Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Draf RUU RAPBN 2020

A+
A-
1
A+
A-
1
Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Draf RUU RAPBN 2020

Suasana rapat Banggar DPR.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati draf RUU RAPBN 2020. Sejumlah perubahan terjadi pada pos pendapatan negara.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto selalu koordinator panitia kerja (Panja) dari pemerintah mengatakan pendapatan negara untuk 2020 ditetapkan senilai Rp2.233,2 triliun. Target tersebut naik senilai Rp11,6 triliun dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp2.221,5 triliun.

“Anggaran pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah,” katanya dalam rapat Banggar, Senin (16/9/2019).

Baca Juga: Kerek Penerimaan Perpajakan, DJP & DJBC Lanjutkan Joint Audit

Hadiyanto mengatakan perubahan terjadi pada target penerimaan perpajakan dari usulan awal sebesar Rp1.861,8 triliun, naik Rp3,9 triliun menjadi Rp1.865,7 triliun. Pos penerimaan tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan setoran pajak dari perdagangan internasional.

Adapun dari pos pendapatan dalam negeri juga mengalami perubahan dari usulan awal pemerintah yang senilai Rp1.819,1 triliun. Setelah pembahasan di Banggar, anggarannya naik menjadi Rp1.823,1 triliun. Pos penerimaan terdiri atas PPh, PPN, PPnBM, PBB, cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

Untuk pendapatan dalam negeri, perubahan berlaku untuk target PPh yang pada usulan awal ditetapkan senilai Rp927 triliun. Target tersebut naik menjadi Rp929,9 triliun. Selanjutnya, perubahan terjadi pada target PBB dari usulan awal Rp18,5 triliun menjadi Rp18,8 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani: Cukai Bisa Turunkan Konsumsi Plastik Hingga 50%

Adapun pendapatan cukai naik dari usulan awal senilai Rp179,2 triliun menjadi Rp180,5 triliun dalam RUU RAPBN 2020. Sementara, target PNBP naik dari usulan awal pemerintah senilai Rp359 triliun menjadi senilai Rp366,9 triliun.

“Perubahan drafting ini menyesuaikan dengan hasil pembahasan pada minggu dalam Panja A terkait pendapatan,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Mau Tambah Objek Barang Kena Cukai, Begini Alasan Sri Mulyani

“Anggaran pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah,” katanya dalam rapat Banggar, Senin (16/9/2019).

Baca Juga: Kerek Penerimaan Perpajakan, DJP & DJBC Lanjutkan Joint Audit

Hadiyanto mengatakan perubahan terjadi pada target penerimaan perpajakan dari usulan awal sebesar Rp1.861,8 triliun, naik Rp3,9 triliun menjadi Rp1.865,7 triliun. Pos penerimaan tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan setoran pajak dari perdagangan internasional.

Adapun dari pos pendapatan dalam negeri juga mengalami perubahan dari usulan awal pemerintah yang senilai Rp1.819,1 triliun. Setelah pembahasan di Banggar, anggarannya naik menjadi Rp1.823,1 triliun. Pos penerimaan terdiri atas PPh, PPN, PPnBM, PBB, cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

Untuk pendapatan dalam negeri, perubahan berlaku untuk target PPh yang pada usulan awal ditetapkan senilai Rp927 triliun. Target tersebut naik menjadi Rp929,9 triliun. Selanjutnya, perubahan terjadi pada target PBB dari usulan awal Rp18,5 triliun menjadi Rp18,8 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani: Cukai Bisa Turunkan Konsumsi Plastik Hingga 50%

Adapun pendapatan cukai naik dari usulan awal senilai Rp179,2 triliun menjadi Rp180,5 triliun dalam RUU RAPBN 2020. Sementara, target PNBP naik dari usulan awal pemerintah senilai Rp359 triliun menjadi senilai Rp366,9 triliun.

“Perubahan drafting ini menyesuaikan dengan hasil pembahasan pada minggu dalam Panja A terkait pendapatan,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Mau Tambah Objek Barang Kena Cukai, Begini Alasan Sri Mulyani
Topik : RAPBN 2020, kebijakan fiskal, penerimaan negara
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 19:37 WIB
RAPBN 2020
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 12:37 WIB
RAPBN 2020
Rabu, 11 September 2019 | 17:41 WIB
RAPBN 2020
Rabu, 11 September 2019 | 19:21 WIB
RAPBN 2020
berita pilihan
Jum'at, 28 Februari 2020 | 14:42 WIB
KEP-75/2020
Jum'at, 28 Februari 2020 | 14:09 WIB
KEP-75/2020
Jum'at, 28 Februari 2020 | 14:06 WIB
CHINA
Jum'at, 28 Februari 2020 | 12:30 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jum'at, 28 Februari 2020 | 12:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:25 WIB
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:14 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:00 WIB
RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
Jum'at, 28 Februari 2020 | 10:35 WIB
GIJZELING