Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Awasi Pajak Orang Kaya RI, World Bank Sarankan Bentuk Unit Khusus

A+
A-
2
A+
A-
2
Awasi Pajak Orang Kaya RI, World Bank Sarankan Bentuk Unit Khusus

Gedung World Bank di Washington, AS. (foto: worldbank.org)

JAKARTA, DDTCNews – World Bank mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki aturan pengenaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak kaya.

Berdasarkan laporan World Bank berjudul Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2021, Indonesia perlu merevisi lapisan penghasilan kena pajak dan tarif PPh orang pribadi yang saat ini berlaku.

"Mengubah agar tarif tertinggi juga berlaku atas lapisan penghasilan yang lebih rendah, tingkatkan tarif pada lapisan penghasilan tertinggi, dan tingkatkan pengawasan terhadap orang-orang terkaya," tulis World Bank dalam laporan tersebut, dikutip Kamis (17/6/2021).

Baca Juga: KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh mengatur tarif pajak tertinggi sebesar 30% dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta. World Bank mengusulkan tarif sebesar 30% tersebut juga dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak yang lebih rendah dari Rp500 juta.

World Bank juga menilai perlu ada pengenaan PPh orang pribadi dengan tarif yang lebih tinggi dari 30%. Selain itu, lembaga yang bermarkas di Washington, AS ini juga mendorong adanya peningkatan pengawasan terhadap orang-orang kaya.

World Bank mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk membuat unit khusus yang mengawasi orang kaya atau ultra high wealth individual. Langkah ini diperlukan untuk menciptakan sistem PPh yang lebih progresif.

Baca Juga: World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Pemerintah Indonesia juga diimbau untuk lebih intensif dalam menjangkau wajib pajak pemberi kerja dalam memotong dan membayar pajak. Menurut World Bank, hal itu diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saat ini, Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 30% menjadi 35% melalui RUU KUP. Nanti, tarif PPh orang pribadi sebesar 35% ini dikenakan atas penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Selain itu, lapisan penghasilan kena pajak akan bertambah dari 4 layer menjadi 5 layer. (rig)

Baca Juga: Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang
Topik : world bank, wajib pajak, orang super kaya, pph, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 23 Juni 2021 | 23:43 WIB
Terkait dengan adanya rencana untuk memajaki HWI, maka memang diperlukan tim khusus untuk mendetect kekayaannya tersebut sebagai law enforcement
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Hitung PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Kamis, 29 Juli 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR

Setoran Pajak Kanwil DJP Ini Tumbuh Lebih Tinggi dari Nasional

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun