Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Awal 2019, Kucuran Insentif Pajak Siap Mengalir

A+
A-
2
A+
A-
2
Awal 2019, Kucuran Insentif Pajak Siap Mengalir

BEIJING, DDTCNews – Tepat pada Januari 2019, otoritas pajak Tiongkok mulai memberikan insentif pajak secara besar-besaran terkait dengan pajak penghasilan. Insentif pajak yang berupa pengurangan pajak akan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Selain itu, insentif pajak juga akan mencakup sembilan jenis biaya yang dapat dijadikan pengurang atas penghasilan kena pajak khusus wajib pajak orang pribadi.

Sebagaimana dilansir dari Proquest, pengurangan pajak akan dikenakan kepada dua jenis wajib pajak orang pribadi. Pertama, wajib pajak yang berkewarganegaraan Tiongkok. Terhadap wajib pajak tersebut, ada enam jenis biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan kena pajak yang diberikan oleh otoritas pajak. Adapun biaya-biaya tersebut, yaitu pendidikan anak-anak, pendidikan berkelanjutan, pengobatan untuk penyakit serius, bunga hipotek, biaya sewa, dan perawatan lansia.

Kedua, wajib pajak berkewarganegaraan non-Tiongkok, tetapi berdomisili di Tiongkok. Terhadap wajib pajak tersebut, ada tiga jenis biaya yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajaknya, yaitu perumahan, biaya pelatihan bahasa, dan biaya pendidikan anak-anak. Namun, ketiga jenis pengurangan pajak tersebut hanya akan berlaku hingga 2021. Selanjutnya, otoritas pajak akan menyesuaikan kembali jenis pengurangan pajak bagi mereka terhitung pada 2022.

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selain itu, pemotongan pajak juga akan diberikan kepada sektor industri. Wajib pajak badan yang memperoleh potongan pajak tersebut, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan untuk kegiatan usaha skala kecil dan mikro. Bahkan, bagi perusahaan rintisan yang berbasis teknologi akan menerima insentif pajak berupa pemotongan pajak dan pembebasan pajak.

Terkait dengan pemberian insentif pajak tersebut, wajib pajak dapat mengajukan permohonan melalui dua cara, yaitu aplikasi online dan penggunaan cara manual dengan mengisi formulir kertas. Khusus untuk aplikasi online, wajib pajak orang pribadi dapat menerima pengurangan pajak setelah melakukan dua tahapan. Adapun tahapannya, yaitu mengisi informasi pribadi dan melakukan pemindaian kode QR. Selain itu, wajib pajak juga dapat menggunakan aplikasi online terhitung tanggal 2 Januari 2019.

Pemerintah Tiongkok memang berupaya memperkuat pertumbuhan ekonominya melalui pemberian insentif pajak pada 2019 sebagai bentuk kebijakan fiskal yang proaktif. Adapun maksud dari kebijakan proaktif adalah kebijakan di mana pemerintah akan menurunkan pajak penghasilan wajib pajak yang akan berdampak pada penerimaan negara.

Baca Juga: Warga DKI Bakal Bisa Cicil PBB, Tinggal Tunggu Persetujuan Anies

Namun, pada kenyataannya, penerimaan negara tidak akan menurun akibat berkurangnya penerimaan dari penghasilan karena penerimaan negara akan meningkat dengan meningkatnya jumlah konsumsi wajib pajak akibat wajib pajak membayar pajak penghasilan dalam jumlah kecil. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, insentif pajak, tiongkok

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Bak 2 Sisi Mata Pisau, Thailand Khawatir Efek Negatif Konsensus Global

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:55 WIB
PMK 226/2021

Sri Mulyani Perpanjang Masa Insentif Pajak untuk Tenaga Kesehatan

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:30 WIB
PAKISTAN

Akhiri Era Kebijakan Pembebasan Pajak, Negara Ini Godok Aturan Baru

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:19 WIB
PMK 226/2021

Sri Mulyani Resmi Perpanjang Insentif Pajak Barang Penanganan Covid-19

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny