Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

ATO Rilis Pedoman Country by Country Reporting

A+
A-
0
A+
A-
0
ATO Rilis Pedoman Country by Country Reporting

CANBERRA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) merilis panduan mengenai bagaimana suatu perusahaan multinasional bisa terlepas dari kewajiban untuk menyerahkan dokumentasi transfer pricing (TP Doc) berupa country-by-country reports (CbCR).

Kepala Departemen Pajak DLA Piper Sydney Jock McCormack mengatakan ketentuan yang dibuat disesuaikan dengan pedoman OECD tentang CbCR, di mana pembebasan diberlakukan untuk perusahaan yang memiliki omzet global tahunan di bawah EUR750 juta (Rp10,8 triliun).

“Tampaknya adanya pembebasan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam keadaan tertentu, seperti pada saat perusahaan induk yang merupakan subjek pajak luar negeri yang belum melaksanakan kebijakan CbCR,” ujarnya baru-baru ini.

Baca Juga: Rupiah Terpantau Melemah terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

ATO menyatakan bahwa pedoman hanya berlaku untuk anak perusahaan multinasional yang induk perusahaannya merupakan subjek pajak luar negeri bagi Australia. Kendati demikian, pemberian pembebasan juga tergantung pada fakta dan keadaan perusahaan tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan ATO dalam membebaskan kewajiban CbCR, antara lain sebagai berikut:

  • Jika perusahaan induk global tunduk pada aturan CbCR yang diterapkan dari negara asal subjek pajak.
  • Jika perusahaan induk global telah memberikan pengecualian di negara asal subjek pajak untuk menyediakan CbCR atau master file TP Doc.
  • Jika master file TP Doc yang dibuat oleh perusahaan induk tersedia untuk anak perusahaan di Australi.a
  • Adanya kemungkinan Australisa untuk bertukar informasi laporan CbCR secara otomatis dengan negara lain.

ATO bersedia memberikan pembebasan hingga tiga periode pelaporan, namun harus diterapkan sebelum tanggal jatuh tempo untuk mengajukan laporan.

Baca Juga: Anthony Albanese Unggul di Pemilu 2022, Janji Pungut Pajak Secara Adil

Seperti dilansir dalam TPWeek, negara Australia merupakan salah satu negara pertama yang membuat undang-undang CbCR, di mana yurisdiksi lain baru mengajukan proposal untuk mewajibkan perusahaan mengajukan laporan CbCR.

Berdasarkan catatan DDTCNews, pelaporan CbcR ini adalah usulan aksi ke-13 dari proyek global base erosion and profit shifting (BEPS) yang diusung negara-negara OECD dan G20.

Dalam aksi BEPS tersebut, diperkenalkan tiga level pendekatan yang disebut dengan three-tiered approach. Tiga pendekatan dokumentasi transfer-pricing (TP Doc) tersebut antara lain master file, local file, dan country-by-country reporting (CbCR).

Baca Juga: Negara Ini Dapat Setoran Pajak Rp8,84 Miliar dari Netflix

Pelaporan dengan standar baru ini didasarkan pada kelemahan TP doc yang selama ini terbatas pada informasi dari satu negara saja, sehingga otoritas pajak tidak dapat melihat skema penghindaran pajak secara keseluruhan.

Ketiga pendekatan tersebut mengandung informasi berbeda satu dengan lainnya. Pertama, master file berisi informasi standar mengenai kegiatan usaha seluruh entitas yang terlibat dalam sebuah grup multinasional. Kedua, local file, mencakup detail informasi perusahaan lokal atas transaksi yang dilakukan dengan afiliasi.

Adapun ketiga, CbCr berisi informasi detail mengenai jumlah laba perusahaan, pembayaran pajak, dan beberapa indikator lain di setiap negara di mana perusahaan multinasional menjalankan usahanya. (Amu)

Baca Juga: Rupiah Lanjutkan Pelemahan Terhadap Dolar AS

Topik : berita pajak internasional, transfer pricing, TP Doc, country by country reporting, CbCR, Australia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 Maret 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 30 MARET - 5 APRIL 2022

Bergerak Dinamis, Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS

Selasa, 29 Maret 2022 | 18:05 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Ketidakwajaran Transaksi Pembayaran Royalti

Rabu, 23 Maret 2022 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 23 MARET - 29 MARET 2022

Rupiah Terus Menguat Terhadap Mayoritas Negara Mitra

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor