Atasi Penuaan Populasi, Ini Rencana Pajak Calon Perdana Menteri

HELSINKI, DDTCNews – Calon Perdana Menteri Finlandia Antti Rinne dari Partai Sosial Demokrat berencana menaikkan tarif pajak untuk mendanai sistem kesejahteraan negara. Strategi ini dirasa perlu dilakukan untuk mengatasi cepatnya penuaan populasi.

Antti Rinne merasa khawatir masa depan pelayanan publik dan kesejahteraan akan menurun karena penambahan biaya perawatan para pensiunan dengan jumlah yang semakin bertambah. Atas pertimbangan tersebut, Rinne akan memperbaiki hal itu melalui peningkatan tarif pajak.

“Kita perlu memperkuat kesejahteraan masyarakat dan upaya itu membutuhkan uang. Meningkatkan tarif pajak akan membantu memerangi ketimpangan di masyarakat. Kita perlu menyebarkan basis pajak dan memperkuatnya,” katanya seperti dikutip pada Jumat (12/4/2019).

Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah saat ini telah merugikan pendapatan dari para warga yang kurang beruntung seperti pensiunan, keluarga dengan beberapa anak, pelajar, bahkan pengangguran.

Sementara, melalui rencana kebijakannya, Rinne optimis bisa menyeimbangkan keuangan publik. Dia memprediksi bisa mengumpulkan sekitar 1,5 miliar euro (Rp23,97 triliun) pajak lebih banyak bukan dari pengumpulan pajak penghasilan (PPh).

Melalui rencananya, tarif pajak konsumsi yang kini berlaku 30% dan capital gains tax yang berada pada posisi 34% untuk keuntungan melebihi 30.000 euro (Rp479,3 juta) akan dinaikkan. Melalui skema ini, para pendukung Rinne semakin mengapresiasinya karena sangat menghargai kesejahteraan negara.

Hal ini pun tercermin pada laporan otoritas pajak pada 2017 yang mencatat 79% warga Finlandia senang dengan adanya pajak. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 10% dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Di samping itu, dalam janji kampanye, Rinne berkomitmen untuk menambah 100 euro (Rp1,59 juta) penghasilan pensiunan, terutama bagi pensiunan dengan penghasilan di bawah 1.400 euro (Rp22,36 juta) per bulan.

Rinne menyebutkan reformasi yang diprediksi akan menghasilkan penerimaan senilai 700 juta euro (Rp11,18 triliun) akan mendanai subsidi pensiunan. Melalui skema itu, dia mencatat lebih dari 55.000 pensiunan akan terbebas dari jerat kemiskinan.