Review
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Asesmen dan Pengajuan Banding Pajak Tanpa Tatap Muka Diluncurkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Asesmen dan Pengajuan Banding Pajak Tanpa Tatap Muka Diluncurkan

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi. (foto: pmindia.gov.in

NEW DELHI, DDTCNews – Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi meluncurkan platform pajak baru yang diberi nama “Transparent Taxation – Honoring the Honest” untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mempercepat restitusi bagi wajib pajak yang patuh.

Ada tiga fitur baru yang disediakan oleh platform pajak terbaru ini, yakni penilaian atau asesmen tanpa tatap muka, pengajuan banding tanpa tatap muka, serta tax payers' charter yang menjamin hak dan kewajiban wajib pajak terkait dengan perpajakan.

“Wajib pajak bakal mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang tinggi dari otoritas pajak. Wajib pajak akan diperlakukan dengan penuh kepercayaan, bukan kecurigaan. Otoritas pajak akan memberikan pelayanan dan memproses permohonan dari wajib pajak dengan tepat waktu," kata Modi, Kamis (13/8/2020).

Baca Juga: Ada Covid-19, Menkeu Minta Laporan Keuangan Pemerintah Tetap Akuntabel

Menurut Modi, ada empat faktor yang mendorong perubahan sistem. Mulai dari tata kelola yang didorong oleh kebijakan, kepercayaan pada kejujuran masyarakat, penggunaan teknologi yang canggih, hingga efisiensi birokrasi.

“Di mana ada kompleksitas, ada masalah dalam kepatuhan,” imbuhnya.

Pasalnya, otoritas pajak India sering menjadi sasaran kritik akibat banyaknya masalah perpajakan yang tidak kunjung bisa diselesaikan. Padahal, sudah banyak kebijakan dikeluarkan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut.

Baca Juga: Shortfall Pajak, Daerah Pinjam Dana ke Pusat Hingga Ratusan Triliun

Hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak juga tidak bisa dibilang baik. Petugas pajak di India sering dianggap mengganggu wajib pajak dengan menerbitkan ketetapan pajak secara semena-mena sehingga mengganggu prospek bisnis dari wajib pajak tersebut.

Pemeriksaan pajak yang sekarang didorong tanpa tatap muka diharapkan mampu menekan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa ada tatap muka antara petugas pajak dengan otoritas pajak, kecurangan diharapkan bisa ditekan.

Namun, petugas pajak yang tergabung dalam Income Tax Employees Federation and the Income Tax Gazetted Officers' Association dalam suratnya menyebut dikuranginya interaksi fisik berpotensi mengurangi kinerja penerimaan pajak dan menambah tekanan pada petugas pajak untuk memenuhi target penerimaan.

Baca Juga: Pemerintah Tolak Usulan Pemangkasan Tarif PPN Kendaraan, Ini Sebabnya

"Kami menolak kebijakan yang diluncurkan secara sepihak oleh pemerintah ini. Kebijakan ini tidak sejalan dengan usaha visi dan misi otoritas pajak," tulis Income Tax Employees Federation and the Income Tax Gazetted Officers' Association dalam keterangan tertulisnya. (kaw)

Topik : India, banding, asesmen, transparansi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 06 Juli 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Selasa, 16 Juni 2020 | 15:42 WIB
INDIA
berita pilihan
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 22 September 2020 | 17:15 WIB
PP 50/2020
Selasa, 22 September 2020 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 16:22 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 15:39 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 22 September 2020 | 15:11 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:08 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024