BERITA TERKINI
PAJAK masih menjadi isu sensitif di tengah masyarakat. Bagi sebagian besar warga, kewajiban ini sering dipersepsikan sebagai beban yang harus dibayar tanpa tahu kembaliannya. Pertanyaan seperti “uang pajak saya lari ke mana” masih kerap terdengar di ruang publik.
Di sisi lain, negara mengandalkan pajak sebagai sumber utama pembangunan. Data Kementerian Keuangan 2023 menunjukkan kontribusi pajak terhadap APBN mencapai 82%, yang membiayai mulai dari pembangunan jalan desa hingga subsidi kesehatan.
Di era digital, ketegangan ini bisa diredakan dengan inovasi baru berupa sistem Real-Time Tax Feedback. Konsep ini sederhana, tetapi revolusioner. Setiap kali masyarakat membayar pajak, baik PPh, PPN, maupun pajak dan retribusi daerah, mereka bisa langsung melihat alokasi dana yang dibiayai.
Misal, persentase yang masuk ke pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Sistem ini dapat ditampilkan dalam dashboard digital yang terkoneksi dengan aplikasi perpajakan nasional, mirip dengan cara kita memantau transaksi di mobile banking.
Bayangkan seorang pedagang di pasar daerah yang membayar retribusi kios. Begitu transaksi tercatat, ia dapat membuka aplikasi dan melihat bahwa kontribusinya, meski kecil, ikut membiayai renovasi pasar, subsidi pupuk, atau pembangunan sekolah di daerahnya.
Nah, rasa keterhubungan tersebut akan menciptakan legitimasi yang lebih kuat. Pajak tidak lagi dianggap sekadar pungutan, tetapi investasi bersama.
Gagasan ini bukan tanpa dasar. Negara-negara maju sudah mulai mengembangkan sistem transparansi serupa meskipun belum dalam bentuk real-time. Di Inggris, HM Revenue and Customs menampilkan laporan tahunan yang memerinci proporsi pajak yang digunakan untuk berbagai sektor.
Sementara itu, di Estonia—salah satu negara dengan transformasi digital terbaik di dunia—warga bisa mengakses hampir semua layanan publik secara daring dengan tingkat transparansi tinggi.
Indonesia, dengan program coretax administration system yang terus disempurnakan pemerintah, memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh menghadirkan sistem feedback instan yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
Realitas di lapangan juga menunjukkan kebutuhan akan transparansi semacam ini. Laporan Transparency International 2022 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Catatan ini masih menunjukkan adanya keraguan publik terhadap pengelolaan dana negara.
Ketika masyarakat merasa tidak tahu atau tidak percaya pada arah penggunaan pajak, kepatuhan pajak akan tidak mudah ditingkatkan. Data DJP 2024 menunjukkan kepatuhan formal wajib pajak sebesar 85,52% dari total seharusnya 19,26 juta SPT Tahunan.
Artinya, jutaan wajib pajak masih belum melaporkan kewajiban tahunannya. Di sinilah Real-Time Tax Feedback bisa menjadi terobosan. Sistem ini bukan hanya sekadar teknologi, melainkan juga strategi komunikasi fiskal.
Ketika masyarakat mendapat umpan balik cepat dan jelas, akan muncul perasaan memiliki atau sense of ownership. Hal ini penting terutama di daerah terpencil di mana masyarakat kerap menganggap pajak hanya mengalir ke pusat tanpa kembali dalam bentuk pembangunan nyata.
Memang, penerapan ide ini tidak sederhana. Ada tantangan teknis berupa integrasi data lintas kementerian dan lembaga, serta risiko keamanan digital. Namun, dengan fondasi coretax dan percepatan digitalisasi keuangan negara, hambatan itu bisa diatasi secara bertahap.
Langkah awal dapat dimulai dari uji coba di level daerah, misalnya untuk retribusi pasar atau pajak kendaraan bermotor, di mana masyarakat langsung melihat manfaat yang terhubung dengan wilayahnya.
Lebih jauh, sistem ini juga bisa menjadi alat pengawasan publik. Dengan menampilkan alokasi anggaran secara transparan, celah untuk penyelewengan dana bisa semakin kecil.
Konsep ini sejalan dengan tren global menuju pemerintahan terbuka atau open government, di mana teknologi digital digunakan untuk memperkuat akuntabilitas.
Dalam jangka panjang, Real-Time Tax Feedback juga membantu membangun kepercayaan (trust). Masyarakat yang percaya akan lebih rela membayar pajak, dan kepatuhan yang meningkat otomatis memperkuat penerimaan negara.
Dengan cara tersebut, pajak bisa kembali ke makna aslinya sebagai gotong royong modern untuk membiayai cita-cita bersama.
*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2025. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-18 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp75 juta di sini.
