FASILITAS KEPABEANAN

Aplikasi IT Inventory pada Penerima Fasilitas Kepabeanan Tidak Memadai

Dian Kurniati | Selasa, 05 Desember 2023 | 17:45 WIB
Aplikasi IT Inventory pada Penerima Fasilitas Kepabeanan Tidak Memadai

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai aplikasi IT Inventory pada perusahaan penerima fasilitas kepabeanan tidak memadai.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2023 menyatakan aplikasi IT Inventory yang diperiksa tersebut ada pada perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB), pusat logistik berikat (PLB), gudang berikat (GB), dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Aplikasi IT Inventory yang digunakan dinilai tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER 9/BC/2014.

"[Tidak memenuhi kriteria PER 9/BC/2014] seperti IT Inventory tidak digunakan secara kontinu dan real time, serta tidak memiliki kemampuan untuk penelusuran posisi barang, tidak terintegrasi dengan sistem pembukuan perusahaan, dan tidak dapat diakses secara online oleh DJBC," bunyi IHPS I/2023, dikutip pada Selasa (5/12/2023).

Baca Juga:
3 Mobil Lewat Tol Jombang Ketahuan Bawa Rokok Ilegal, Sopir Diamankan

PER 9/BC/2014 menyatakan IT Inventory sebagai sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan untuk beberapa keperluan. Pertama, mengadministrasikan persediaan barang dengan cara mengintegrasikan sistem transaksi pemasukan, sistem transaksi pemakaian barang dan sistem transaksi pengeluaran barang.

IT Inventory juga digunakan perusahaan untuk menghasilkan informasi terkait persediaan melalui teknologi komputer, serta menghasilkan laporan sesuai dengan kriteria dan persyaratan dalam fasilitas kepabeanan yang digunakan.

Untuk kepentingan pemeriksaan, pejabat DJBC dapat mengakses IT Inventory yang dimiliki oleh perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Baca Juga:
Awas Denda 10% Jika Keluar-Masuk RI Bawa Uang Tunai Rp100 Juta Lebih

Di sisi lain, BPK juga menyoroti closed circuit television (CCTV) pada perusahaan penerima fasilitas KB dan PLB yang tidak dapat diakses dan tidak dapat dilakukan playback. Hal ini kemudian mengakibatkan adanya peluang penyalahgunaan fasilitas tempat penimbunan berikat dan KITE.

Atas kedua permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada menteri keuangan antara lain agar memerintahkan dirjen bea dan cukai untuk menginstruksikan direktur fasilitas kepabeanan supaya memerintahkan kepada seluruh perusahaan penerima fasilitas terkait untuk mengembangkan sistem IT Inventory yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 28 Februari 2024 | 17:45 WIB BEA CUKAI KEDIRI

3 Mobil Lewat Tol Jombang Ketahuan Bawa Rokok Ilegal, Sopir Diamankan

Rabu, 28 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Awas Denda 10% Jika Keluar-Masuk RI Bawa Uang Tunai Rp100 Juta Lebih

Selasa, 27 Februari 2024 | 15:45 WIB BEA CUKAI MALANG

Lagi, Bea Cukai Amankan Puluhan Ribu Rokok Ilegal dari Paket Ekspedisi

Selasa, 27 Februari 2024 | 11:30 WIB PMK 154/2023

Aturan Penundaan/Pengangsuran Utang Kepabaeanan-Cukai Resmi Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 29 Februari 2024 | 15:11 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI Adakan Seminar soal Prospek Karier di Bidang Pajak

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:55 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

11 Calon Hakim Agung TUN Pajak Lolos Seleksi Berkas, Ini Nama-Namanya

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RPP Insentif PPh untuk Penempatan DHE SDA Tinggal Diteken Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:00 WIB LAYANAN PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Lewat Email Tapi Balasannya Lama? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Terima Surat Tagihan Pajak (STP)? Sebelum Bayar, Buat Ini Dulu

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:30 WIB KOTA TANGERANG

Begini Ketentuan Tarif Pajak Daerah di Kota Tangerang

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Dorong Pemanfaatan BMN Hulu Migas untuk Dongkrak Penerimaan

Kamis, 29 Februari 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ganti Password Akun DJP Online, Pastikan Ingat Kode EFIN

Kamis, 29 Februari 2024 | 12:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

Didukung 33 Negara, RI Targetkan Jadi Anggota OECD dalam Tiga Tahun

Kamis, 29 Februari 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sejarah Pajak Bujangan