Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

APBN Surplus, Sri Mulyani: Jadi Modal untuk Antisipasi Gejolak Global

A+
A-
0
A+
A-
0
APBN Surplus, Sri Mulyani: Jadi Modal untuk Antisipasi Gejolak Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang kinerja APBN yang positif akan menjadi modal kuat untuk mengantisipasi gejolak dan ketidakpastian global.

Sri Mulyani mengatakan perang Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut telah mengerek inflasi dan melemahkan ekonomi global. Menurutnya, pemerintah akan menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menjaga stabilisasi ekonomi di dalam negeri.

"Kinerja APBN yang positif dan membaik ini menjadi modal yang sangat baik untuk mengantisipasi perkembangan gejolak dan ketidakpastian perekonomian global," katanya dalam konferensi pers KSSK, dikutip pada Selasa (2/8/2022).

Baca Juga: Celah Pajak e-Commerce Berisiko Melebar, Vietnam Siapkan Strategi Ini

Sri Mulyani menuturkan pengelolaan APBN telah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19. Defisit APBN sempat melebar karena pendapatan negara merosot dan kebutuhan belanja untuk menangani pandemi dan dampaknya pada masyarakat terus melonjak.

Seiring dengan pandemi yang tertangani, sambungnya, APBN perlahan-lahan pulih. Bahkan ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Delta dan Omicron, tren pemulihannya dapat tetap terjaga.

Pemerintah mencatat APBN terus menunjukkan tren perbaikan pada semester I/2022. Pada paruh pertama tahun ini, APBN masih mengalami surplus senilai Rp73,6 triliun atau 0,39% dari produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Surplus itu terjadi karena pendapatan negara mencapai Rp1.317,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp1.243,6 triliun. Pendapatan negara itu utamanya ditopang penerimaan perpajakan dengan realisasi mencapai Rp1.035,9 triliun karena penguatan ekonomi dan implementasi UU 7/2021.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus mewaspadai berbagai dinamika ekonomi global seperti lonjakan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara maju yang dapat merembet ke negara berkembang.

Sembari menyehatkan APBN, pemerintah akan berupaya mengendalikan inflasi, melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

"Pemerintah akan terus menjaga daya tahan ekonomi Indonesia dengan memakai instrumen fiskal atau APBN. Contohnya melalui subsidi dan kompensasi yang menjadi shock absorber dari gejolak harga-harga global terutama di bidang pangan dan energi," ujarnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, APBN 2022, apbn surplus, ekonomi global, gejolak ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin