Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Apakah Insentif Pajak KEK & Prinsip Perdagangan Internasional Selaras?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apakah Insentif Pajak KEK & Prinsip Perdagangan Internasional Selaras?

PENENTUAN kebijakan pajak internasional merupakan proses yang kompleks. Terlebih, belum ada organisasi perpajakan di tingkat global yang menengahi kepentingan berbagai negara. Berbeda halnya dengan pajak, kebijakan perdagangan lebih terkoordinasi secara komprehensif di bawah satu lembaga, yaitu World Trade Organization (WTO).

Padahal, perpajakan dan perdagangan sendiri sejatinya saling bersinggungan satu sama lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Salah satu yang paling terlihat ialah dalam konteks kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memberikan berbagai keringanan pajak hanya di wilayah itu. Contohnya seperti penerapan special tax zones (STZ) dan tax-free zones.

Hal inilah yang kemudian diangkat oleh IBFD dalam buku terbitannya dengan judul “Special Tax Zones in the Era of International Tax Coordination”. Dengan fokus pembahasan mengenai KEK dalam koordinasi perpajakan internasional, editor buku membagi 14 bab ulasan ke dalam empat bagian.

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon Pajak PBB Jilid II Berlaku Hingga September 2020

Pertama, pengenalan mengenai set KEK yang akan diangkat dalam bab-bab selanjutnya, yakni STZ. Kedua, bahasan per topik yang mencakup bahasan mengenai STZ dalam perspektif sistem pajak internasional, perspektif bisnis internasional, hingga tinjauan secara konstitusional. Ketiga, survei penerapan STZ di berbagai negara. Keempat, rekomendasi penerapan STZ di masa depan.

Pada bagian awal, buku yang disunting oleh Antti Laukkanen, Pasquale Pistone, dan Jan de Goede tersebut mengangkat mengenai penerapan KEK yang sering kali salah kaprah diasosiasikan sebagai bentuk kompetisi pajak antarnegara.

Penilaian tersebut sesungguhnya tidak mengherankan. Sebab, negara yang memberlakukan rezim ini juga memberikan berbagai keringanan pajak yang hanya berlaku untuk kawasan tertentu dalam wilayah negara tersebut.

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Tambah Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50%

Tujuannya tidak lain ialah untuk menarik investasi ke dalam suatu negara. Meski begitu, sejak bergulirnya Rencana Aksi BEPS 5, rezim pemberian insentif pajak melalui KEK sedikit demi sedikit mulai dipandang berbeda dengan rezim pajak lain yang dinilai membahayakan.

Ulasan dalam buku ini tampak sederhana pada awalnya. Namun, ada pemaparan perspektif yang berbeda begitu membaca hingga akhir buku ini. Salah satunya ialah topik yang diangkat oleh Reuven Avi Yonah dan Martin Vallespinos yang bertajuk “Special Tax Zones and the World Trade Organization.”

Sebagaimana diketahui, dengan absennya organisasi pajak global sebelum OECD menginisiasi koordinasi secara multilateral, kebijakan pajak internasional sering kali terasosiasi dengan WTO. Tidak terkecuali pula untuk konsep pemberian keringanan pajak melalui KEK.

Baca Juga: Dukung Dunia Usaha, Tarif PPN dan Withholding Tax Dipangkas

Hal ini memunculkan akibat secara hukum bahwa STZ sebagai salah satu bentuk KEK, masih menganut prinsip-prinsip yang diinisiasi oleh WTO agar tidak menyalahi konsep kesetaraan dalam perdagangan.

Prinsip tersebut terangkum dalam suatu ketentuan yang disebut sebagai Subsidies and Countervailing Measures (SCM). Berdasarkan SCM tersebut, kedua penulis yang merupakan akademisi dari Universitas Michigan ini mengklasifikasikan berbagai tipe STZ, mulai dari yang dapat melanggar ketentuan SCM hingga sesuai dengan prinsip SCM.

Bahasan pada topik ini kemudian menjadi sangat penting untuk mencapai suatu kesimpulan bahwa pemberian keringanan pajak melalui rezim KEK ini seharusnya merupakan kedaulatan suatu negara sepanjang tidak melanggar prinsip SCM. Namun, SCM sendiri masih dianggap tidak sesuai dengan tujuan dari WTO, yakni untuk memastikan pergerakan barang dan jasa tanpa hambatan yang berarti.

Baca Juga: Pemanfaatan Insentif Pajak Baru 13,4%

Buku ini semakin mengungkap bahwa perdagangan dan perpajakan seharusnya tidak dipandang secara terpisah seluruhnya. Selain itu, beberapa bahasan dalam buku ini juga menegaskan bahwa sudah seharusnya OECD dan WTO berkoordinasi satu sama lain sehingga STZ tidak lagi dipandang “mencederai” prinsip perdagangan internasional.

Terdapat pula bahasan atas perdebatan mengenai konsep kedaulatan atas “imbal balik” berupa penerimaan pajak lain yang harusnya diterima dari adanya insentif pajak tertentu. Tentunya, buku ini sangat tepat bagi Anda yang tertarik mengulas perpajakan internasional dan keterkaitannya dengan sistem perdagangan secara global.

Tertarik membacanya? Silakan berkunjung ke DDTC Library.*

Baca Juga: Simak, Pernyataan Resmi DJP Soal PMK Baru Tax Allowance

Topik : buku, perpajakan internasional, perdagangan internasional, KEK, insentif, DDTC Library
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 14:27 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 03 Agustus 2020 | 13:45 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020