Review
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 21 Juli 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Apa Itu PJAP?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu PJAP?

MELALUI Perdirjen Pajak No.PER-10/PJ/2020, pemerintah memperluas cakupan layanan yang dapat disediakan penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP). Perluasan tersebut ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan penyediaan layanan perpajakan dengan ketentuan pencegahan Covid-19.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Pajak (DJP) Iwan Djuniardi menyatakan perluasan layanan tersebut menguntungkan wajib pajak dan otoritas pajak. Pasalnya, perluasan ini dapat mendistribusikan beban sistem elektronik DJP yang meningkat drastis selama pandemi Covid-19.

Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan PJAP?

Baca Juga: Apa Itu Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh?

Definisi
BERDASARKAN Pasal 1 angka 3 Perdirjen Pajak No.PER-11/PJ/2019 s.t.d.t.d Perdirjen Pajak No.PER-10/PJ/2020, penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) adalah pihak yang ditunjuk Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk menyediakan jasa aplikasi perpajakan bagi wajib pajak.

Adapun yang dimaksud dengan aplikasi perpajakan adalah aplikasi yang terhubung secara langsung dengan sistem informasi DJP. Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi perpajakan ini untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakannya.

Selain itu, PJAP juga dapat menyediakan jasa aplikasi penunjang bagi wajib pajak. Aplikasi penunjang ini adalah aplikasi yang tidak terhubung secara langsung dengan sistem informasi DJP. Aplikasi penunjang ini lebih ditujukan untuk mendukung penggunaan aplikasi perpajakan.

Baca Juga: Apa Itu Penagihan Seketika dan Sekaligus?

Jenis Layanan
MERUJUK Pasal 2 ayat (2) Perdirjen Pajak No.PER-11/PJ/2019 s.t.d.t.d Perdirjen Pajak No.PER-10/PJ/2020, terdapat 6 jenis layanan yang dapat disediakan PJAP. Pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi karyawan.

Layanan ini merupakan kegiatan penyediaan saluran tertentu bagi orang pribadi yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas yang akan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kedua, penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran bukti pemotongan elektronik.

Layanan ini menyediakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan elektronik. Selain itu, melalui layanan ini wajib pajak juga dapat membuat dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) dalam bentuk dokumen elektronik.

Baca Juga: Apa Itu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

Ketiga, penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H). Layanan ini menyediakan aplikasi atau sistem elektronik yang dapat digunakan oleh pengusaha kena pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak elektronik.

Layanan yang ketiga ini juga dapat membantu wajib pajak membuat dan melaporkan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) dalam bentuk dokumen elektronik. Keempat, penyediaan aplikasi pembuatan kode billing.

Layanan ini menyediakan aplikasi atau sistem elektronik yang terhubung dengan sistem billing DJP. Melalui layanan ini wajib pajak dapat melakukan permintaan penerbitan kode billing atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak.

Baca Juga: Apa Itu PAD?

Kelima, penyediaan aplikasi SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Keenam, penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Dua layanan ini memberikan opsi platform yang dapat digunakan wajib pajak untuk menyusun SPT sekaligus melaporkannya pada DJP.

Perluasan Cakupan Layanan
NAMUN, Berdasarkan Pasal 2 ayat 2A Perdirjen Pajak No.PER-10/PJ/2020 terdapat 3 layanan tambahan yang dapat disediakan oleh PJAP. Pertama, pemberian NPWP untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Kedua, penyediaan layanan validasi status wajib pajak. Layanan ini menawarkan bantuan untuk memvalidasi data NPWP di sistem DJP. Ketiga, penyediaan layanan aplikasi perpajakan lainnya sepanjang telah disetujui oleh DJP.

Baca Juga: Apa Itu E-Registration?

Adapun PJAP yang akan menambah cakupan layanan aplikasi perpajakan wajib mengajukan permohonan kepada DJP. Permohonan tersebut diajukan menggunakan Surat Permohonan dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf X Perdirjen Pajak No. PER-11/PJ/2019.

Penetapan PJAP
PASAL 2 ayat (1) Perdirjen Pajak No.PER-11/PJ/2019 s.t.d.t.d Perdirjen Pajak No.PER-10/PJ/2020 memang memberikan wewenang kepada Dirjen Pajak untuk menunjuk PJAP. Penunjukan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Dalam rangka penunjukan PJAP, Dirjen Pajak diharuskan menetapkan jumlah kebutuhan PJAP minimal 1 kali dalam 2 tahun. Penetapan tersebut selanjutnya akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sumber daya dan kondisi pasar.

Baca Juga: Apa Itu TPA Modul RAS?

Hal ini berarti apabila dibutuhkan tambahan PJAP, Dirjen Pajak mengumumkan kebutuhan yang dimaksud melalui pengumuman pembukaan seleksi PJAP. Untuk dapat mengikuti seleksi ini PJAP harus mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai PJAP

Permohonan tersebut disampaikan kepada Dirjen Pajak c.q. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun permohonan tersebut selanjutnya akan diproses melalui 5 tahapan.

Pertama, pengujian kelengkapan atas dokumen permohonan. Kedua, penilaian perencanaan bisnis (business plan). Ketiga, prakualifikasi teknis. Keempat, review rencana pengembangan aplikasi (development plan). Kelima, pengujian teknis.

Baca Juga: Apa Itu KIHT?

Selain itu, PJAP juga harus memenuhi persyaratan administratif seperti memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Tidak hanya itu, terdapat pula persyaratan teknis yang harus dipenuhi seperti seluruh infrastruktur teknologi informasi harus berada di Indonesia. (Bsi)

Topik : PJAP, kamus pajak, aplikasi pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 24 Juni 2020 | 18:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 22 Juni 2020 | 18:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 22 Juni 2020 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Juni 2020 | 17:20 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Agustus 2020 | 19:22 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:38 WIB
CPNS KEMENKEU
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PROVINSI JAMBI
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:11 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:13 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:54 WIB
PPN PRODUK DIGITAL