Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Simak di Sini! DJP Ungkap Keuntungan Perluasan Layanan PJAP

A+
A-
2
A+
A-
2
Simak di Sini! DJP Ungkap Keuntungan Perluasan Layanan PJAP

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memperluas cakupan layanan yang dapat diberikan oleh penyedia jasa layanan perpajakan (PJAP). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi menyatakan perluasan cakupan pelayanan akan menguntungkan wajib pajak dan otoritas. Perluasan ini mampu mendistribusikan beban sistem elektronik DJP yang mengalami peningkatan drastis selama masa pandemi Covid-19.

Peningkatan tersebut antara lain migrasi pelayanan perpajakan melalui sistem DJP Online selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, mekanisme insentif pajak juga dilakukan secara penuh melalui sistem DJP Online, mulai dari pengajuan insentif hingga pelaporan realisasi insentif.

Baca Juga: Setoran Perpajakan 2021 Ditarget Tumbuh 5,5%, Ini Kata Sri Mulyani

“Seharusnya memang begitu [mengurangi beban sistem DJP Online],” katanya, Kamis (2/7/2020).

Adanya perluasan cakupan layanan perpajakan lewat PJAP ini, sambung Iwan, juga akan membuat wajib pajak memiliki banyak pilihan saluran layanan secara elektronik. Model pelayanan elektronik juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak.

“Keuntungan lainnya adalah layanan DJP bisa diakses melalui front end PJAP atau instansi yang bekerjasama dengan PJAP. Dengan demikian, dari sisi ux-nya [user experience] bisa lebih beragam sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat," paparnya.

Baca Juga: Simak, Ini Perincian Target Penerimaan Perpajakan RAPBN 2021

Seperti diberitakan sebelumnya, melalui Perdirjen Pajak No.PER-10/PJ/2020, DJP memperluas cakupan layanan yang dapat diselenggarakan PJAP. Sebelumnya, terdapat 6 layanan yang wajib disediakan PJAP.

Keenam layanan itu adalah pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi karyawan; penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran bukti pemotongan elektronik; serta penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H).

Kemudian, ada pula penyediaan aplikasi pembuatan kode Billing; penyediaan layanan aplikasi surat pemberitahuan (SPT) dalam bentuk dokumen elektronik; serta penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik.

Baca Juga: Cara Aktivasi e-Objection & Mengajukan Keberatan Melalui DJP Online

Namun, saat ini, PJAP juga dapat menyediakan 3 layanan lainnya seperti pemberian NPWP untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan; penyediaan layanan validasi status wajib pajak; serta penyediaan layanan aplikasi perpajakan lainnya sepanjang telah disetujui oleh DJP.

PJAP yang akan menambah cakupan layanan aplikasi perpajakan wajib mengajukan permohonan kepada DJP. Permohonan dapat diajukan oleh PJAP sepanjang memenuhi syarat. Simak artikel ‘PJAP Mau Tambah Aplikasi Layanan Perpajakan? Ini Syaratnya’. (kaw)

Baca Juga: DJP: Beleid Ini Tandai Tahap Final Penerapan E-Bupot PPh Pasal 23/26
Topik : PER-10/PJ/2020, PER-11/PJ/2020, PJAP, ASP, layanan pajak, DJP Online, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Kamis, 02 Juli 2020 | 11:38 WIB
gak perlu takut kontak dengan WP asal ada aturan yang jelas... krn banyak dinilai "jebakan" di ktt perpajakan...mk perlu ada penjelasan yang kafah..

Bambang Prasetia

Kamis, 02 Juli 2020 | 11:34 WIB
Yang pertama dibenahi Konten peraturan harus dapat posisi diatas di semua konten website..ke 2. Perturan dan ktt perundang2an secar mudah didapatkan oleh publik, gak ada boleh mengupload ujungnya.."konsultan pajak atau lembaga yg mau cari benefit" ke 3, Penyebarannya harus sesuai daerahnya...dan kep ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:13 WIB
PMK 107/2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 10:12 WIB
PMK 107/2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK