Fokus
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan Diubah DJP, Cakupan Layanan PJAP atau ASP Diperluas

A+
A-
7
A+
A-
7
Ketentuan Diubah DJP, Cakupan Layanan PJAP atau ASP Diperluas

Ilustrasi. (Ditjen Pajak)

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo memperbarui ketentuan sekaligus memperluas cakupan layanan yang dapat disediakan penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP).

Perubahan dan perluasan tersebut tertuang dalam Perdirjen Pajak No.PER-10/PJ/2020. Beleid yang ditetapkan dan berlaku mulai 19 Juni 2020 ini diterbitkan untuk menyelaraskan ketentuan terkait dengan pencegahan Covid-19.

“Untuk menyelaraskan kebijakan penyediaan layanan perpajakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Covid-19 dan arahan Presiden terkait Pemberdayaan UMKM,” demikian bunyi salah satu pertimbangan beleid itu.

Baca Juga: KPP Madya Gresik Terbentuk, Pelayanan dan Pengawasan WP Lebih Efektif

Adapun PJAP atau application service provider (ASP) adalah pihak yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk menyediakan jasa aplikasi perpajakan bagi wajib pajak dan dapat menyediakan jasa aplikasi penunjang bagi wajib pajak.

Apabila disandingkan dengan ketentuan terdahulu yaitu Perdirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2019, secara ringkas terdapat lima perubahan.

Pertama, terdapat penambahan definisi tentang validasi status wajib pajak yang diartikan kegiatan validasi data NPWP di sistem Ditjen Pajak (DJP).Definisi mengenai validasi status wajib pajak belum tercantum dalam beleid terdahulu.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Bagaimana Layanan Tatap Muka DJP?

Kedua, perluasan cakupan layanan yang dapat diselenggarakan PJAP. Sebelumnya, terdapat 6 layanan yang wajib disediakan PJAP, seperti pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi karyawan; penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran bukti pemotongan elektronik; serta penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H).

Kemudian, ada pula penyediaan aplikasi pembuatan kode Billing; penyediaan layanan aplikasi surat pemberitahuan (SPT) dalam bentuk dokumen elektronik; serta penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik.

Namun, saat ini, selain 6 layanan yang wajib disediakan, PJAP juga dapat menyediakan 3 layanan lainnya. Adapun layanan tambahan itu antara lain pemberian NPWP untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan; penyediaan layanan validasi status wajib pajak; serta penyediaan layanan aplikasi perpajakan lainnya sepanjang telah disetujui oleh DJP.

Baca Juga: Aplikasi DJP Ini Tidak Bisa Digunakan Sementara Waktu

Ketiga, perubahan format Keputusan Direktur Jenderal Pajak penunjukan PJAP. Apabila disandingkan dengan format terdahulu, tidak ada perubahan signifikan. Perubahan yang terjadi hanya terkait dengan pertimbangan dan bunyi diktum mengingat telah ada peraturan dan ketentuan baru.

Keempat, ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan penambahan layanan PJAP. Kelima, ketentuan terkait peralihan. Dua perubahan tersebut memuat ketentuan-ketentuan baru yang belum termuat dalam beleid terdahulu dan akan diulas dalam artikel tersendiri. (kaw)

Baca Juga: Termasuk Pemeriksaan Pajak, CRM Dipakai untuk Dukung Fungsi Ini
Topik : PER-10/PJ/2020, PER-11/PJ/2020, PJAP, ASP, layanan pajak, DJP Online, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 14 Juni 2021 | 12:51 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 12:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 09:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:35 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:30 WIB
REPUBLIK CEKO
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:19 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:37 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:05 WIB
SE-06/PP/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 10:15 WIB
AMERIKA SERIKAT