Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Kawasan Pabean?

A+
A-
22
A+
A-
22
Apa Itu Kawasan Pabean?

MELALUI PMK 109/2020 pemerintah menyelaraskan ketentuan mengenai kawasan pabean dengan penerapan national logistic ecosystem (NLE). Penyelarasan itu ditujukan untuk meningkatkan kinerja sistem logistik nasional, iklim investasi, dan daya saing.

Beleid yang diundangkan pada 11 Agustus 2020 ini berlaku 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Berlakunya PMK 109/2020 sekaligus mencabut beleid terdahulu, yaitu PMK 23/2015 s.t.d.t.d PMK 133/2016.

Salah satu perubahan dalam PMK 109/2020 adalah dipangkasnya waktu pemberian keputusan penetapan sebagai kawasan pabean dari maksimal 30 hari kerja menjadi maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Lantas, apakah yang dimaksud dengan kawasan pabean?

Baca Juga: Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka 3 UU Kepabeanan, kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Adapun tempat lain dalam kawasan pabean yang ditetapkan untuk lalu lintas barang di antaranya seperti kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas.

Tempat lain tersebut dapat berupa tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas barang impor dan/atau ekspor di kantor tempat penyelesaian kewajiban pabean atas layanan pos sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pos.

Baca Juga: Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?

Tempat lain mencakup tempat selain pelabuhan laut dan bandar udara untuk bongkar muat barang impor/ekspor. Selain itu, kawasan penunjang pelabuhan laut atau bandar udara yang digunakan untuk lalu lintas barang impor dan/atau ekspor juga dapat ditetapkan sebagai kawasan pabean.

Terdapat dua alasan yang membuat kawasan penunjang dapat ditetapkan sebagai kawasan pabean. Pertama, kawasan pabean di pelabuhan laut atau bandar udara tidak cukup untuk menampung volume barang impor dan/atau ekspor.

Kedua, tidak tersedia tempat khusus untuk menimbun barang konsolidasi, barang berbahaya, barang yang memiliki sifat merusak atau memengaruhi barang lain, dan/atau barang yang memerlukan instalasi/penanganan khusus.

Baca Juga: Apa Itu Relawan Pajak?

Lebih lanjut, kawasan pabean berbeda dengan daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku UU Kepabeanan.

Sementara itu, kawasan pabean merupakan bagian wilayah Indonesia yang menjadi batas pemungutan bea masuk dan bea keluar. Hal ini berarti daerah pabean mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia dan kawasan pabean merupakan kawasan yang terbatas untuk kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan.

Penetapan Kawasan Pabean
NAMUN, untuk memperoleh penetapan sebagai kawasan pabean, pengelola pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Baca Juga: Apa Itu Daftar Prioritas Tindakan dan Pencairan?

Adapun tata cara dan persyaratan terkait dengan pengajuan permohonan penetapan kawasan pabean tercantum dalam PMK 109/2020. Akan tetapi, penetapan kawasan pabean juga dapat dilakukan tanpa didahului dengan pengajuan permohonan .

Penetapan sebagai kawasan pabean tanpa melalui permohonan tersebut dilakukan terhadap tempat lain berupa kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas.

Penetapan tanpa permohonan tersebut juga berlaku untuk kawasan penunjang pelabuhan laut atau bandar udara yang ditunjuk oleh penyelenggara pelabuhan laut atau bandar udara untuk lalu lintas barang impor dan/atau ekspor yang dikelola oleh lembaga pemerintah atau BUMN/BUMD.

Baca Juga: Apa Itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?

Adapun penetapan kawasan pabean tanpa melalui permohonan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri. Penetapan tersebut berdasarkan pada usulan dari dua pihak.

Pertama, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain, jika ditetapkan Kepala Kantor Wilayah. Kedua, Kepala Bidang di lingkungan Kantor Pelayanan Utama bidang pelayanan pabean jika ditetapkan Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Fungsi Kawasan Pabean
SECARA garis besar fungsi dari kawasan pabean adalah sebagai tempat untuk lalu lintas barang termasuk untuk penimbunan sementara. Selain itu, kawasan pabean juga menjadi tempat pemeriksaan fisik atas barang yang akan diimpor ataupun diekspor.

Baca Juga: Siapa Itu Distributor e-Meterai?

Terkait dengan fungsi kawasan pabean sebagai tempat lalu lintas barang maka terdapat beragam jenis tempat untuk menimbun barang. Jenis tempat penimbunan barang itu di antaranya Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Tempat Penimbunan Berikat, dan Tempat Penimbunan Pabean. (Bsi)



Baca Juga: Apa Itu Daftar Prioritas Pengawasan Wajib Pajak?
Topik : kawasan pabean, kamus, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Wajib Pajak OPPT?

Rabu, 01 September 2021 | 20:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu SPPKP?

Selasa, 31 Agustus 2021 | 12:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Standar Investasi Tanaman (SIT) dalam PBB Perkebunan?

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Free Rider Dalam Ranah Pajak?

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak