Berita
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Review
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Rabu, 14 April 2021 | 15:26 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 13 April 2021 | 10:38 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 16 April 2021 | 17:15 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 17:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 16:53 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 13:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Biaya Jabatan?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apa Itu Biaya Jabatan?

SEBAGAI pajak yang menyasar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 turut mengatur pengenaan PPh atas penghasilan pegawai tetap. Pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap ini diantaranya pemberi kerja.

PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap merupakan hasil pengurangan dari penghasilan bruto dengan beberapa komponen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU PPh, komponen pengurang itu salah satunya biaya jabatan. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan biaya jabatan?

Definisi
KETENTUAN mengenai biaya jabatan tertuang dalam beberapa peraturan pajak di antaranya Pasal 21 ayat (3) UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER- 6/PJ/2016.

Baca Juga: Apa Itu Depresiasi Aset Tetap?

Namun, tidak ada pasal dalam ketiga beleid tersebut yang menjabarkan secara eksplisit definisi dari biaya jabatan. Akan tetapi, apabila merujuk pada lampiran PER-16/PJ/2016 biaya jabatan dapat didefinisikan sebagai berikut

“Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui jika pada dasarnya biaya jabatan merupakan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal ini lantaran pegawai pasti mengeluarkan sejumlah biaya untuk melaksanakan pekerjaannya.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Imbalan?

Untuk itu, pemerintah memberikan persentase tertentu sebagai asumsi biaya yang harus dikeluarkan pegawai selama setahun sehubungan dengan pekerjaannya. Kendati menggunakan istilah jabatan, biaya ini tidak terkait dengan jabatan seorang pegawai dalam sebuah perusahaan.

Hal tersebut terlihat dari definisi yang menekankan jika biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang tingkat jabatan pegawai tersebut.

Dengan demikian, pengawai tetap baik staf biasa maupun direktur dapat mengurangkan biaya jabatan dari penghasilan brutonya. Adapun yang dimaksud penghasilan bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21 yang diterima seseorang dalam suatu periode.

Baca Juga: Apa Itu Bea Keluar?

Ini berarti penghasilan bruto merupakan akumulasi gaji pokok, tunjangan, bonus, hingga premi yang dibayar pemberi kerja. Sementara itu, merujuk Pasal 1 angka 10 PER-16/PJ/2016 pegawai tetap adalah pegawai yang menerima/memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Besaran Biaya Jabatan
KETENTUAN besaran biaya jabatan diatur dalam PMK 250/2008, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan. Guna memberikan gambaran lebih lanjut mengenai biaya jabatan berikut contoh sederhana perhitungan biaya jabatan.

Contoh 1
Anin seorang pegawai bank dengan penghasilan bruto Rp8 juta per bulan. Besaran biaya jabatan yang dapat dikurangkan dihitung 5% x Rp8.000.000 = Rp400.000. Besaran itu dapat sepenuhnya dikurangkan karena tidak melebihi batas maksimal biaya jabatan yang diperkenankan dalam sebulan.

Baca Juga: Apa Itu Penyegelan dalam Pemeriksaan Pajak?

Contoh 2
Hernandhito seorang direktur perusahaan pemasaran memperoleh penghasilan bruto Rp25 juta per bulan. Besaran biaya jabatan yang dapat dikurangkan dihitung dengan 5% x Rp25.000.000 = Rp1.250.000.

Namun, besaran tersebut melewati batas maksimal biaya jabatan yang dapat dikurangkan per bulannya (maksimal Rp500.000). Untuk itu, besaran biaya jabatan yang dapat dikurangkan Hernandhito hanya Rp500.000.

Contoh 3
Ella memperoleh penghasilan bruto senilai Rp150 juta setahun. Besaran biaya jabatan yang dapat dikurangkan dihitung dengan 5% x Rp150.000.000,00 = Rp7.500.000.

Baca Juga: Apa Itu Harmonized System?

Namun, jumlah tersebut di atas jumlah maksimal biaya jabatan yang dapat dikurangkan dalam setahun (maksimal Rp6 juta). Untuk itu, biaya jabatan yang dapat dikurangkan Ella hanya Rp6 juta. (Bsi)

Topik : biaya jabatan, definisi, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 01 Maret 2021 | 17:09 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:25 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 22 Februari 2021 | 18:18 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 10:01 WIB
JERMAN
Minggu, 18 April 2021 | 09:01 WIB
PRANCIS
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Minggu, 18 April 2021 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 06:01 WIB
KINERJA DJP