Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Dinilai Mengancam Industri Dalam Negeri, Impor Gorden Kena BMTP

A+
A-
4
A+
A-
4
Dinilai Mengancam Industri Dalam Negeri, Impor Gorden Kena BMTP

Ilustrasi. (DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang termasuk dalam pos tarif 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00.

Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), produk yang termasuk dalam pos tarif tersebut diantaranya tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur yang berbahan serat sintetik, kapas, dan tekstil lainnya.

Sebelumnya produk-produk tersebut telah dikenakan BMTP sementara (BMTPS) karena masih dalam masa penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.163 /PMK.010/2019 yang kini telah berakhir masa berlakunya.

Baca Juga: Lolos dari Ancaman Bea Masuk Tambahan, Indonesia Genjot Ekspor Pupuk

Selanjutnya, berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan KPPI terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam akibat lonjakan jumlah impor produk sejenis. Untuk itu, pemerintah mengenakan BMTP yang diatur dalam PMK No.54/PMK.010/2020.

“Sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan KPPI terdapat ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya,” demikian bunyi salah satu pertimbangan dalam beleid tersebut.

Adapun tarif BMTP yang dikenakan terklasifikasi dalam 3 periode. Pertama, periode I (27 Mei 2020-8 November 2020) dikenakan tarif Rp 41.083/Kg. Kedua, periode II (9 November 2020-8 November 2021) dikenakan tarif Rp 34.961/Kg. Ketiga, periode III (9 November 2021-8 November 2022) dikenakan tarif Rp28.839/Kg.

Baca Juga: Cara Melapor Realisasi PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah

Pengenaan BMTP tersebut merupakan pungutan tambahan diluar bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi untuk negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.

BMTP ini menyasar importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk yang diproduksi dari 124 negara yang tercantum dalam lampiran beleid ini. Negara yang dikecualikan itu diantaranya adalah Armenia, Bangladesh, Congo, Pakistan, Lesotho, Meksiko, dan Ukraina.

Namun, bagi importir yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP ini atau negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia dan ingin menggunakan tarif preferensi, wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).

Baca Juga: Hitungan USTR Soal Beban Perusahaan AS Jika Kena Pajak Digital Prancis

Jika penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean, BMTP ini akan berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

Sementara itu, jika penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean, BMTP berlaku untuk impor produk yang tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

Dalam beleid ini juga diatur bahwa untuk pemasukan barang dari luar daerah pabean ke tempat penimbunan berikat, BMTP akan ditambahkan sebagai bea masuk yang ditangguhkan dalam dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang ke tempat penimbunan berikat.

Baca Juga: Aksi Balasan Pajak Digital, AS Bakal Pungut Bea Masuk Tambahan 25%

Adapun beleid yang diundangkan pada 27 Mei 2020 ini mulai berlaku 27 Mei 2020 sampai dengan 8 November 2022. (kaw)

Topik : benang, TPT, bea masuk, BMTP, BMTPS, impor, safeguard, kain, gorden
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Kurniawan

Jum'at, 29 Mei 2020 | 10:13 WIB
mohon maaf, yang terancam impor gorden siapa? berapa jumlah orang/perusahaan yang terancam akibat impor gorden? mengapa tidak dikenakan pada bahan makanan khususnya beras dan gula? jutaan petani yang terancam akibat impor beras dan gula. mengapa DJP mengurusi hal-hal yang tidak krusial? lebih pen ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 29 Juni 2020 | 16:34 WIB
TIPS MENGISI SPT
Jum'at, 26 Juni 2020 | 08:32 WIB
PENGAWASAN INTERNAL
Selasa, 23 Juni 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 12:26 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 15 Juli 2020 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 11:29 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:38 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:09 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:05 WIB
KABUPATEN KLUNGKUNG
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:47 WIB
RAPBN 2021
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:47 WIB
LKPP 2019