Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Advance Ruling dan Bagaimana Manfaatnya Bagi Wajib Pajak?

A+
A-
0
A+
A-
0
Apa Itu Advance Ruling dan Bagaimana Manfaatnya Bagi Wajib Pajak?

SENGKETA pajak merupakan hal yang sulit dihindari dalam sistem pajak suatu negara. Umumnya, sengketa pajak terjadi akibat adanya perbedaan penghitungan pajak atau perbedaan interpretasi aturan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Dalam beberapa kasus, sengketa pajak yang serius dapat menghambat sistem pengumpulan pajak. Keadaan ini menunjukkan dibutuhkannya suatu mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak yang berfungsi secara efektif dan efisien.

Salah satu cara paling efektif untuk mencegah sengketa pajak adalah dengan menerapkan sistem yang dapat menginformasikan dan membantu wajib pajak dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya. Misal, dengan menerapkan advance ruling.

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Definisi
SEBELUM membahas advance ruling maka terlebih dahulu perlu dipahami 2 istilah yang relevan, yaitu public ruling dan private ruling. Penjelasan kedua istilah ini di antaranya tercantum dalam publikasi OECD bertajuk Tax administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advance and Emerging Economies.

Berdasarkan publikasi tersebut, public ruling merupakan pernyataan yang dipublikasikan secara umum mengenai bagaimana otoritas pajak akan menginterpretasikan peraturan hukum pajak dalam situasi tertentu.

Peraturan tersebut biasanya diterbitkan untuk memperjelas penerapan hukum untuk situasi pajak yang umum terjadi pada transaksi yang dilakukan wajib pajak. Biasanya, public ruling mengikat kedua pihak, yaitu otoritas pajak dan wajib pajak (OECD, 2013).

Baca Juga: Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sementara itu, private ruling berkaitan dengan permintaan khusus (specific request) dari wajib pajak atau dari pihak advisor yang diberi kuasa oleh wajib pajak untuk meminta klarifikasi tentang bagaimana hukum pajak akan diterapkan sehubungan dengan transaksi tertentu yang akan dilakukan (OECD, 2013).

Tujuan dari private ruling adalah untuk memberikan additional support dan early certainty kepada wajib pajak sehubungan dengan konsekuensi pajak dari transaksi tertentu yang seringkali rumit dan/atau memiliki risiko tinggi. Konsep dan tujuan private ruling ini serupa dengan advance ruling.

Merujuk OCED Glossary of Tax Terms, advance ruling adalah pernyataan tertulis berisi interpretasi dan aplikasi dari suatu peraturan perpajakan terkait dengan keadaan tertentu yang diterbitkan otoritas pajak untuk wajib pajak.

Baca Juga: UMKM Baru? Harus Daftar Jadi WP, Lalu Bayar Pajaknya Sesuai PP 23/2018

Lebih lengkapnya, advance ruling adalah suatu prosedur yang diberlakukan pada banyak negara berupa konfirmasi tertulis dari otoritas pajak yang dapat diperoleh wajib pajak sebelum melakukan transaksi-transaksi khusus. Konfirmasi tertulis ini memuat konsekuensi pajak yang akan timbul dalam pelaksanaan transaksi tersebut (IBFD, 2015).

Dalam implementasinya, otoritas pajak memberikan fasilitas berupa konsultasi kepada wajib pajak seputar aspek perpajakan yang timbul atas transaksi yang akan dilakukan wajib pajak (OECD, 2013) Dengan kata lain, advance ruling digunakan untuk memberikan early certainty kepada wajib pajak.

Advance ruling juga dapat membantu otoritas pajak dalam mempersiapkan penyelesaian jawaban dari isu-isu perpajakan yang kemungkinan akan timbul dalam proses pemeriksaan dan dapat memberikan respons secara positif untuk menyesuaikan peraturan ketika ada identifikasi anomali atau penyimpangan (Dam dan Jacobs, 2002)

Baca Juga: Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Penyebutan istilah “advance ruling” bisa berbeda antar negara. Ada yang menyebutnya sebagai private ruling ataupun letter ruling.

Namun, hal itu tidak menjadi masalah sepanjang masih memiliki pengertian pemberian interpretasi resmi oleh otoritas pajak terkait dengan konsekuensi pajak yang akan dihadapi wajib pajak atas transaksi yang akan dilakukannya (Afandi, et al. 2014).

Untuk diketahui, ulasan ini menyadur salah satu artikel yang dimuat dalam InsideTax Edisi 23 bertajuk Advance Ruling: Solusi atau Impian?. Selain itu, advance ruling juga disinggung dalam salah satu bab Buku Desain Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan atas Konsep Dasar dan Pengalaman Internasional.

Baca Juga: Tagihan Listrik Mahal, Negara Ini Berencana Pangkas Tarif PPN Jadi 5%

Buku setebal 629 halaman ini disusun oleh para periset DDTC Fiscal Research and Advisory (FRA). Buku ini disunting langsung oleh Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, serta Partner of Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji. (rig)

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, sengketa pajak, advance ruling, wajib pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet Wajib Pajak Badan UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tetap Kena PPh?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode 07 Melalui e-Faktur Versi 3.2

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:01 WIB
DEBAT PAJAK

Metode Pembatasan Biaya Pinjaman Keperluan Pajak Diubah, Setuju?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat