Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

A+
A-
0
A+
A-
0
Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

Ilustrasi.

MOSCOW, DDTCNews - Pemerintah Rusia dilaporkan tengah menyusun aturan pajak baru sebagai langkah antisipasi rencana penerapan pajak karbon lintas yurisdiksi yang digagas Uni Eropa.

Pemerintah akan memperkenalkan pajak karbon untuk menetralisir kebijakan serupa yang diterapkan mitra dagang Uni Eropa. Pajak karbon domestik ini akan mengurangi beban eksportir Rusia yang memasok barang dengan tingkat emisi tinggi dalam proses produksi.

"Rusia sedang mempertimbangkan menyusun pajak karbon sendiri saat Uni Eropa mempersiapkan kebijakan yang sama untuk menghindari pajak lintas batas," sebut sumber internal Kremlin dikutip dari surat kabar Vedomosti, Jumat (24/9/2021).

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Sumber internal tersebut menyampaikan pajak karbon lintas batas ala Uni Eropa memberikan pengaruh besar bagi eksportir Rusia. Barang produksi seperti bijih besi, aluminium, pipa listrik dan semen akan terkena pungutan pajak karbon lintas yurisdiksi yang ikut memperhitungkan emisi saat produksi barang.

Selain itu, sektor usaha ekstraktif yang menghasilkan minyak dan gas juga ikut terdampak rencana pajak karbon Uni Eropa yang bakal berlaku pada 2026. Komoditas batu bara juga tidak lepas dari pengenaan pajak karbon lintas batas Uni Eropa.

Beban tambahan para eksportir Rusia yang masuk ke pasar Eropa ditaksir mencapai US$7,6 miliar. Oleh karena itu, kebijakan domestik perlu disusun untuk menetralisir dampak pajak karbon yang diinisiasi Uni Eropa.

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

"Baik pemerintah dan bisnis Rusia tidak tertarik memberikan tambahan pembayaran kepada Uni Eropa dari kegiatan eksportir," ujar sumber internal tersebut.

Pemerintah perlu lebih awal menerapkan pajak karbon di dalam negeri agar tidak terkena pungutan saat Uni Eropa menerapkan kebijakan pajak lintas batas tersebut. Pemerintah akan menggandeng pelaku usaha agar pungutan pajak setara dengan Uni Eropa, tetapi tidak membebani pelaku usaha.

"Pengembangan mekanisme ini diperkirakan akan memakan waktu 12-18 bulan. Akan dibentuk kelompok kerja dengan melibatkan perwakilan bisnis," sebut sumber internal Kremlin seperti dilansir thehindubusinessline.com. (rig)

Baca Juga: Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Topik : rusia, uni eropa, pajak, pajak karbon, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:19 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Agar Fungsi Penilaian Pajak Lebih Strategis, Ini Upaya DJP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan