Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Anggaran PPh Pasal 21 DTP yang Tak Terserap Digeser untuk Subsidi Gaji

A+
A-
4
A+
A-
4
Anggaran PPh Pasal 21 DTP yang Tak Terserap Digeser untuk Subsidi Gaji

Ilustrasi. Sejumlah pegawai PT Kahatex berjalan keluar kawasan pabrik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (17/6/2020). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merealokasi anggaran insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang tidak terserap untuk pengeluaran lain, termasuk subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pada prinsipnya, insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk karyawan. Namun, dalam pelaksanaannya, ada kendala sehingga pemanfaatannya tidak optimal.

“Jadi, karyawan seharusnya mendapatkan PPh Pasal 21 DTP. Itu harusnya berbentuk cash bagi karyawan. Namun, ada kendala masalah administrasi dan teknisnya sehingga sekarang lebih masuk akal kalau kita alihkan itu langsung dalam subsidi gaji,” ujarnya dalam konferensi video, dikutip pada Jumat (21/8/2020).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Seperti diberitakan sebelumnya, pemanfaatan insentif pajak hingga 6 Agustus 2020 baru mencapai Rp16,6 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 13,7% dari alokasi yang disiapkan senilai Rp120,61 triliun. Realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP hanya Rp1,18 triliun. Simak artikel ‘Kata Sri Mulyani, Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Baru 13,7%’.

Pemberian subsidi gaji, sambung Febrio, dilakukan dengan menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah, lanjut dia, mendapat data yang lebih bagus. Penyediaan datanya juga lebih cepat.

Febrio mengatakan menurut data BPJS Ketenagakerjaan, ada 15,7 juta orang yang pendapatannya di bawah Rp5 juta dan rajin membayar iuran. Sekitar 12 juta orang sudah mencantumkan nomor rekening sehingga pencairan bisa dilakukan dengan baik. Simak artikel ‘Bersiap, Subsidi Gaji Direncanakan Cair Pekan Depan’.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Sekitar 3 jutaan orang, lanjutnya, merupakan peserta mandiri yang tidak mendaftar melalui perusahaan. Dengan demikian, mereka harus secara mandiri melaporkan data rekeningnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Simak artikel ‘Wah, Peraturan Soal Pemberian Subsidi Gaji Sudah Terbit’.

“Karena hanya kalau dia lapor nomor rekeningnya lah maka uang Rp2,4 juta itu bisa ditransfer ke yang bersangkutan,” kata Febrio. (kaw)

Baca Juga: Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan
Topik : insentif pajak, PPh Pasal 21 DTP, subsidi gaji, bantuan langsung tunai, BLT, BKF, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Mei 2022 | 16:53 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Berakhir Bulan Depan, Ini Pengumuman dari DJP untuk Wajib Pajak

Rabu, 25 Mei 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Uji Coba Pengawasan Wajib Pajak dengan Pola Kerja Tim

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor