Review
Selasa, 29 September 2020 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Aksi Unilateral Pajak Digital Bisa Dorong Konsensus Global, Kok Bisa?

A+
A-
4
A+
A-
4
Aksi Unilateral Pajak Digital Bisa Dorong Konsensus Global, Kok Bisa?

Ilustrasi. 

PARIS, DDTCNews – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengingatkan adanya risiko besar dari penerapan aksi unilateral pemajakan ekonomi digital. Namun, beberapa pihak menilai penerapan aksi unilateral dapat mendorong terciptanya konsensus global.

Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans mengingatkan adanya risiko dari penerapan aksi unilateral, seperti digital service tax (DST). Pengenaan DST dapat memperburuk perekonomian global serta berpotensi memprovokasi aksi balasan dari Amerika Serikat.

“Lebih baik negara-negara menunggu sebentar. Hal ini lebih baik ketimbang harus menunggu selamanya. Perang pajak bisa berujung pada perang dagang, dampak perang dagang pada perekonomian akan sangat besar di tengah perekonomian yang sedang merosot saat ini,” ujarnya, seperti dikutip pada Selasa (7/7/2020).

Baca Juga: Cetak Biru Pemajakan Ekonomi Digital Terbit 12 Oktober

Dia mencoba kembali mengingatkan dampak dari pengenaan DST dan adanya rencana retaliasi yang dilakukan oleh AS kepada Prancis pada awal tahun ini. Langkah balasan yang direncanakan AS berupa pengenaan bea masuk atas produk-produk Prancis.

Di sisi lain, Anggota Parlemen Belgia Vanessa Matz mengatakan pengenaan DST atas transaksi pada ekonomi digital sangat penting untuk menekan AS. Pasalnya, Negeri Paman Sam selama ini cenderung menjadi pengganjal terciptanya konsensus global terkait dengan solusi pemajakan ekonomi digital.

Pengenaan DST secara unilateral bisa dilakukan untuk menyeret masuk negara-negara yang tidak kooperatif dalam pembahasan pemajakan atas ekonomi digital. Hal ini setidaknya didukung oleh salah satu pejabat Komisi Eropa.

Baca Juga: Sejak 2017, 10 Negara Ini Utak Atik Tarif PPh OP Orang Kaya 

Director for Direct Taxation and Tax Coordination Komisi Eropa Benjamin Angel berharap negara-negara yang sudah mulai memperkenalkan atau menerapkan aksi unilateral, seperti DST, tidak berbalik arah.

“Perlu diciptakan suatu situasi yang membuat orang mau menyepakati konsensus. Tanpa langkah ini, konsensus tidak mungkin tercapai," katanya.

Seperti dilansir Tax Notes Internasional, dia mengatakan tidak ada jaminan Partai Demokrat bakal memiliki sikap yang berbeda dengan Partai Republik terkait mekanisme pemajakan atas ekonomi digital yang sedang dinegosiasikan saat ini bila Pemilu AS tahun ini memang dimenangkan oleh calon dari Partai Demokrat.

Baca Juga: Uni Eropa Akan Perketat Aturan Bisnis Digital

Pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Demokrat setidaknya diproyeksi bakal lebih proaktif dalam pembahasan konsensus global ketimbang Partai Republik. Namun, lagi-lagi, tidak ada jaminan sikap Partai Demokrat bakal berbeda dengan Partai Republik untuk kasus ini. (kaw)

Topik : ekonomi digital, pajak digital, aksi unilateral, DST, OECD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 15 September 2020 | 14:00 WIB
BEPS OECD/G20
Selasa, 15 September 2020 | 11:03 WIB
PRANCIS
Selasa, 15 September 2020 | 08:30 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 10 September 2020 | 15:01 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
berita pilihan
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 14:53 WIB
LONDON