BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PARIS, DDTCNews – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengingatkan adanya risiko besar dari penerapan aksi unilateral pemajakan ekonomi digital. Namun, beberapa pihak menilai penerapan aksi unilateral dapat mendorong terciptanya konsensus global.
Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans mengingatkan adanya risiko dari penerapan aksi unilateral, seperti digital service tax (DST). Pengenaan DST dapat memperburuk perekonomian global serta berpotensi memprovokasi aksi balasan dari Amerika Serikat.
“Lebih baik negara-negara menunggu sebentar. Hal ini lebih baik ketimbang harus menunggu selamanya. Perang pajak bisa berujung pada perang dagang, dampak perang dagang pada perekonomian akan sangat besar di tengah perekonomian yang sedang merosot saat ini,” ujarnya, seperti dikutip pada Selasa (7/7/2020).
Dia mencoba kembali mengingatkan dampak dari pengenaan DST dan adanya rencana retaliasi yang dilakukan oleh AS kepada Prancis pada awal tahun ini. Langkah balasan yang direncanakan AS berupa pengenaan bea masuk atas produk-produk Prancis.
Di sisi lain, Anggota Parlemen Belgia Vanessa Matz mengatakan pengenaan DST atas transaksi pada ekonomi digital sangat penting untuk menekan AS. Pasalnya, Negeri Paman Sam selama ini cenderung menjadi pengganjal terciptanya konsensus global terkait dengan solusi pemajakan ekonomi digital.
Pengenaan DST secara unilateral bisa dilakukan untuk menyeret masuk negara-negara yang tidak kooperatif dalam pembahasan pemajakan atas ekonomi digital. Hal ini setidaknya didukung oleh salah satu pejabat Komisi Eropa.
Director for Direct Taxation and Tax Coordination Komisi Eropa Benjamin Angel berharap negara-negara yang sudah mulai memperkenalkan atau menerapkan aksi unilateral, seperti DST, tidak berbalik arah.
“Perlu diciptakan suatu situasi yang membuat orang mau menyepakati konsensus. Tanpa langkah ini, konsensus tidak mungkin tercapai," katanya.
Seperti dilansir Tax Notes Internasional, dia mengatakan tidak ada jaminan Partai Demokrat bakal memiliki sikap yang berbeda dengan Partai Republik terkait mekanisme pemajakan atas ekonomi digital yang sedang dinegosiasikan saat ini bila Pemilu AS tahun ini memang dimenangkan oleh calon dari Partai Demokrat.
Pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Demokrat setidaknya diproyeksi bakal lebih proaktif dalam pembahasan konsensus global ketimbang Partai Republik. Namun, lagi-lagi, tidak ada jaminan sikap Partai Demokrat bakal berbeda dengan Partai Republik untuk kasus ini. (kaw)
