KABUPATEN SIDOARJO

Ada Diskon BPHTB 50% untuk PTSL, Bupati Imbau Masyarakat Manfaatkan

Dian Kurniati | Sabtu, 26 Agustus 2023 | 16:11 WIB
Ada Diskon BPHTB 50% untuk PTSL, Bupati Imbau Masyarakat Manfaatkan

Ilustrasi.

SIDOARJO, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, mengimbau masyarakat segera memanfaatkan diskon tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 50% untuk mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan diskon BPHTB dapat dinikmati masyarakat yang terdaftar dan tercatat menerima manfaat dari program PTSL Badan Pertanahan Nasional. Diskon BPHTB PTSL ini dilaksanakan untuk mendukung program sertifikasi tanah dan bangunan pada masyarakat tidak mampu.

"Pengurangan pembayaran BPHTB ini untuk kemaslahatan bersama, tentunya peserta PTSL tidak terlalu terbebani dengan BPHTB," katanya, dikutip pada Sabtu (26/8/2023).

Baca Juga:
Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Muhdlor mengatakan pemberian insentif diskon BPHTB telah tertuang dalam Perbup 19/2023. Kebijakan ini telah berlangsung sejak April dan berakhir hingga September 2023.

Program diskon BPHTB diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kriteria PTSL. Meski demikian, insentif ini tidak berlaku otomatis, tetapi harus melalui proses pengajuan permohonan.

Masyarakat yang ingin mengajukan diskon BPHTB PTSL harus memenuhi syarat di antaranya menyampaikan fotokopi KTP, fotokopi sertifikat, serta foto objek tampak depan dan samping. Kemudian, perlu disampaikan fotokopi SPPT PBB 2023 atau apabila hasil pecah harus melampirkan SKNJOP pecahan dan induknya.

Baca Juga:
Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang

Masyarakat juga harus lunas PBB sampai dengan 2023, serta melampirkan riwayat perolehan tanah baik jual-beli, hibah waris. Semua berkas ini nantinya dikirimkan dalam 1 dokumen melalui Whatsapp Hotline BPHTB pada nomor 0821-2120-6168.

Muhdlor mengimbau masyarakat yang memenuhi kriteria diimbau segera memanfaatkan diskon BPHTB PTSL ini. Setelah memperoleh diskon BPHTB PTSL, masyarakat pun diharapkan lebih patuh membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Di Sidoarjo terdapat 225 desa yang melaksanakan PTSL dan ditargetkan 25.517 bidang yang akan disertifikatkan lewat program ini.

"Sidoarjo turut mendukung program tersebut, salah satunya dengan memberikan keringanan pembayaran BPHTB," ujarnya dilansir memontum.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang

Sabtu, 24 Februari 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Diatur Mendagri, Kemenkeu Tak Terbitkan Edaran Pajak Hiburan

Sabtu, 24 Februari 2024 | 08:00 WIB KOTA DEPOK

Terbit Perda Baru, Struktur Tarif PBB di Depok Berubah

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang