Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Ada Coretax System, Satu Kode Billing Bisa untuk Banyak Jenis Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Ada Coretax System, Satu Kode Billing Bisa untuk Banyak Jenis Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Melalui coretax administration system, kode billing akan berubah dari single account billing menjadi multi account billing. Dengan multi account billing, 1 kode billing dapat berisi lebih dari 1 jenis pajak, masa pajak, atau ketetapan pajak.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan inovasi ini diambil untuk meringankan beban yang ditanggung wajib pajak.

"Ini yang secara khusus perlu kita desain agar hemat di wajib pajak, tidak perlu create billing banyak-banyak. Satu billing aja seperti virtual account taruh duit lalu distribusi dari virtual account," ujar Suryo dalam Sosialisasi Dampak Perubahan NPWP 16 Digit Bagi Sektor Perbankan, dikutip Jumat (14/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Guna mendukung pelaksanaan multi account billing, sistem perbankan dan sistem MPN yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan penyesuaian atas elemen data kode billing dan format bukti penerimaan negara (BPN).

Penyesuaian akan didahukui dengan user acceptance test (UAT) dan system integration testing.

Untuk diketahui, DJP sedang terus mempersiapkan sistem inti administrasi perpajakan yang baru atau coretax administration system. Rencananya, sistem baru tersebut akan diimplementasikan dan menggantikan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada Oktober 2023.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Guna mendukung coretax administration system, sistem-sistem lain yang dikelola oleh pihak ketiga dan terkoneksi dengan DJP juga perlu dilakukan penyesuaian, termasuk perbankan. (sap)

Topik : sistem inti administrasi pajak, coretax administration system, PSIAP, Ditjen Pajak, administrasi perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 12 Mei 2022 | 12:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Cari Konsultan Pajak? DJP Sediakan Daftarnya di Aplikasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 11:45 WIB
DATA PPS HARI INI

Ditjen Pajak Kumpulkan PPh Final Rp8,4 Triliun dari WP yang Ikut PPS

Kamis, 12 Mei 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ramai Netizen Bertanya Uang Pajak Lari ke Mana? Begini Jawaban DJP

Kamis, 12 Mei 2022 | 10:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Siapa WP Strategis yang Jadi Sasaran Penelitian Komprehensif oleh KPP?

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2