BERITA TERKINI
Pengunjung mengambil gambar petunjuk arah di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
TENGGARONG, DDTCNews - Pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksikan akan mengurangi potensi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pasalnya, terdapat 2 kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi wilayah IKN yakni Kecamatan Samboja dan Kecamatan Samboja Barat. Kedua kecamatan tersebut tidak termasuk dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disetujui Kementerian ATR/BPN.
“Jika beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara gabung IKN maka diperkirakan Kutai Kartanegara bakal kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp800 miliar," ujar Sekda Kutai Kartanegara Sunggono, dikutip Sabtu (21/1/2023).
Adapun beberapa kecamatan yang berkurang wilayahnya akibat pembentukan IKN antara lain Kecamatan Muara Jawa, Loa Janan, dan Loa Kulu.
Sunggono mengatakan pembentukan IKN selaku daerah otonom baru seharusnya tidak boleh memiskinkan daerah induknya. Walau demikian, Sunggono mengatakan pihaknya tetap mendukung pembentukan IKN.
"Kami dukung IKN seribu persen, tetapi harus ada kebijakan khusus bagi Kutai Kartanegara yang sebagian kecamatan atau sekitar 34 desa dan kelurahan masuk wilayah IKN," ujar Sunggono seperti dilansir pusaranmedia.com.
Untuk diketahui, IKN resmi dibangun oleh pemerintah berdasarkan UU 3/2022. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang dipimpin oleh gubernur, bupati, atau wali kota, IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN yang ditunjuk langsung oleh presiden. Tak hanya itu, IKN juga tidak memiliki DPRD.
Hal ini berimplikasi terhadap penetapan kebijakan anggaran dan perpajakan daerah di IKN. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, hingga penyelenggaraan pemerintahan oleh Otorita IKN bersumber dari APBN atau sumber lain yang sah, bukan dari APBD.
Adapun pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut di IKN adalah pajak khusus yang diatur oleh Otorita IKN setelah mendapatkan persetujuan DPR, bukan DPRD. (sap)
