Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

WP Badan UMKM Sudah Tidak Lagi Pakai PPh Final PP 23/2018

A+
A-
54
A+
A-
54
WP Badan UMKM Sudah Tidak Lagi Pakai PPh Final PP 23/2018

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Mulai tahun ini, seluruh wajib pajak badan yang memanfaatkan PPh final UMKM sejak 2018 atau sebelumnya sudah harus menggunakan ketentuan umum atau normal. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (3/1/2021).

Sesuai dengan ketentuan dalam PP 23/2018, penggunaan skema pajak penghasilan (PPh) final dibatasi selama 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan perseroan terbatas (PT). Batas waktu 4 tahun pajak berlaku untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.

“Apabila jangka waktu pengenaan PPh final PP 23 tahun 2018 telah berakhir maka mulai tahun pajak berikutnya atas penghasilan sehubungan dengan usaha tersebut dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum PPh,” cuit akun Twitter @kring_pajak.

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

PT yang sudah menggunakan PPh final UMKM sejak 2018 atau sebelumnya wajib akan dikenai rezim pajak normal mulai tahun pajak 2021. Sementara untuk koperasi, CV, atau firma berlaku mulai tahun ini. Adapun batas waktu untuk wajib pajak orang pribadi adalah 7 tahun.

Selain mengenai peralihan rezim pengenaan pajak pada wajib pajak badan UMKM, ada pula bahasan terkait dengan program pengungkapan sukarela (PPS). Ada pula bahasan tentang berlakunya perubahan UU PPh yang ada dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

PPh Pasal 25 dan Pembukuan

Ditjen Pajak (DJP) menyatakan wajib pajak badan yang mulai beralih ke ketentuan umum PPh akan mulai membayar angsuran PPh Pasal 25. Namun demikian, pada tahun pertama peralihan, PPh Pasal 25 masih nihil karena dianggap sebagai wajib pajak baru.

Baca Juga: Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Selain itu, wajib pajak juga perlu melakukan pembukuan dalam menjalankan kewajiban PPh dengan rezim normal. Skema pembukuan dapat dimulai pada Januari 2022 dengan asumsi tahun buku mulai Januari hingga Desember.

"Pembukuan digunakan untuk nantinya digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan. Jika PPh final sudah selesai pada 2021 maka mulai dari awal tahun buku, mulai Januari 2022 (jika tahun buku Jan-Des), sudah melakukan pembukuan laporan keuangan," jelas akun Twitter @kring_pajak. (DDTCNews)

PPS Dimulai

PPS resmi dimulai pada 1 Januari 2022. Kebijakan yang diatur melalui UU 7/2021 ini akan berlangsung selama 6 bulan hingga 30 Juni 2022. Peserta PPS sudah bisa mengakses aplikasi khusus yang tersedia di laman DJP Online.

Baca Juga: Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

"DJP telah mempersiapkan laman untuk pelaporan PPS dan akan dapat digunakan tepat pada tanggal 1 Januari 2022," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor. Simak pula ‘Apakah PPS Berlaku bagi Semua Wajib Pajak? DJP: Tidak’. (DDTCNews)

Ketentuan Pajak Penghasilan

Ketentuan PPh yang diatur pada UU HPP mulai berlaku per 1 Januari 2022. Ketentuan tersebut berlaku, khususnya bagi wajib pajak yang tahun bukunya dimulai pada Januari 2021 atau sama dengan tahun kalender.

"Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender," bunyi Pasal 1 angka 8 UU KUP. Simak pula ‘Ketentuan PPh dalam UU HPP Berlaku Besok! Simak Lagi Detailnya’. (DDTCNews)

Baca Juga: UMKM Baru? Harus Daftar Jadi WP, Lalu Bayar Pajaknya Sesuai PP 23/2018

Pencantuman NIK

PPS menjadi tonggak awal integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada formulir Surat Pemberitahuan Pengungkapan Sukarela (SPPH) dalam PMK 196/2021, wajib pajak orang pribadi wajib mencantumkan NIK dan NPWP.

"Orang pribadi diwajibkan untuk mencantumkan NPWP dan NIK sesuai dengan amanah UU HPP, hal ini disiapkan untuk integrasi data antara NPWP dan NIK," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor. (DDTCNews)

Cukai Hasil Tembakau

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menyatakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok selalu dievaluasi hampir setiap tahun lantaran pemerintah berupaya untuk mewujudkan tarif cukai rokok yang ideal.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Askolani mengatakan kenaikan tarif cukai rokok rata-rata naik 12%. Dalam menentukan kenaikan tarif, setidaknya terdapat 4 aspek yang harus dipertimbangkan. Simak Fokus Akhir Tahun DDTCNewsKepabeanan dan Cukai di Tengah Pemulihan Ekonomi’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, UMKM, PPh badan, PPh final, PP 23/2018, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Waktu Pemotongan PPh Pasal 23

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

Kejar Target Penerimaan Cukai 2022, Kemenkeu Bakal Extra Effort

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet Wajib Pajak Badan UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tetap Kena PPh?

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat