PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Aplikasi PPS Sudah Tersedia di DJP Online, Sudah Lihat?

Redaksi DDTCNews | Jumat, 31 Desember 2021 | 10:34 WIB
Aplikasi PPS Sudah Tersedia di DJP Online, Sudah Lihat?

Aplikasi PPS sudah tersedia pada menu Layanan di DJP Online. 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) telah menyediakan aplikasi program pengungkapan sukarela pada laman DJP Online.

Aplikasi tersebut disediakan untuk wajib pajak yang akan mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) mulai 1 Januari 2022 hingga Juni 2022. Aplikasi tersedia pada menu Layanan saat wajib pajak melakukan login pada sistem DJP Online.

"Menu layanan menampilkan jenis layanan perpajakan yang disediakan DJP dalam bentuk elektronik beserta riwayatnya," tulis keterangan di DJP Online, dikutip pada Jumat (31/12/2021).

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Agar muncul pada menu Layanan, wajib pajak perlu mengaktifkan aplikasi tersebut terlebih dahulu. Untuk melakukannya, wajib pajak dapat memilih menu Profil. Kemudian, pilih bagian Aktivasi Fitur yang ada pada menu tersebut.

Selanjutnya, wajib pajak bisa mencentang akses fitur layanan program pengungkapan sukarela. Setelah itu, wajib pajak diminta untuk kembali login dalam laman DJP Online. Setelah itu, aplikasi PPS akan tersedia pada menu Layanan.

Berdasarkan pada Pasal 10 PMK 196/2021, penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dilakukan secara elektronik melalui laman DJP mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu nonsetop.

Baca Juga:
Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Setelah SPPH disampaikan secara elektronik dan seluruh persyaratan terpenuhi, sistem yang disediakan DJP akan menerbitkan Surat Keterangan (SKet) yang menunjukkan bukti keikutsertaan wajib pajak dalam PPS.

Penyampaian SPPH secara manual hanya dilaksanakan bila terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan prosedur penyampaian SPPH secara elektronik tidak dapat dilaksanakan. Sesuai dengan PMK 196/2021, dirjen pajak nantinya akan menentukan prosedur penyampaian SPPH secara manual. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu