Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wow.. Ribuan Kendaraan Dinas Nunggak Pajak

0
0

BEKASI, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat Cabang Kabupaten Bekasi menemukan sebanyak 1.573 kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Bapenda Provinsi Jawa Barat Cabang Kabupaten Bekasi Iwa Drajat memaparkan dari 1.573 kendaraan dinas yang menunggak pajak tersebut, 883 unit merupakan kendaraan roda dan 740 unit merupakan kendaraan roda empat.

“Saat ini kami telah berkomunikasi dengan Pemkab Bekasi untuk membahas masalah tersebut. Terkait dengan data kendaraan, kami masih belum memisahkan kendaraan yang rusak atau sudah tidak terpakai, ataupun yang sudah dilelang,” terangnya, Jumat (4/8).

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Iwa memaparkan meskipun sebagai kendaraan dinas atau milik pemerintah, pajak tetap harus dipungut. Namun demikian sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor 11 tahun 2010 tentang pajak daerah, kendaraan dinas hanya dipungut pajak lebih kecil dari kendaraan umum.

Penghitungan pajak untuk kendaraan dinas sesuai dengan Perda Jawa Barat nomor 11 tahun 2010, yakni nilai jual kendaraan kendaraan bermotor (NJKB) dikali dengan tarif 0,5% sementara untuk kendaraan umum NJKB dikali tarif 1,75%.

Bapenda Provinsi Jawa Barat mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menindak tegas para apartur negara yang menggunakan kendaraan dinas namun belum melunasi kewajiban pajaknya. Iwa, dilansir dalam gobekasi.pojoksatu.id, agar Pemkab Bekasi segara melakukan pendataan atas kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya.

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

”Sesuai informasi yang kami terima untuk kendaraan dinas di Kabupaten Bekasi menjadi tanggung jawab setiap personal yang diberikan amanah untuk menggunakan kendaraan dinas. Sehingga kami mengimbau sebagai aparatur negara berikanlah contoh yang baik kepada masyarakat untuk taat membayar pajak,”pungkasnya. (Amu)

“Saat ini kami telah berkomunikasi dengan Pemkab Bekasi untuk membahas masalah tersebut. Terkait dengan data kendaraan, kami masih belum memisahkan kendaraan yang rusak atau sudah tidak terpakai, ataupun yang sudah dilelang,” terangnya, Jumat (4/8).

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, BPPD Gelar Sosialisasi

Iwa memaparkan meskipun sebagai kendaraan dinas atau milik pemerintah, pajak tetap harus dipungut. Namun demikian sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor 11 tahun 2010 tentang pajak daerah, kendaraan dinas hanya dipungut pajak lebih kecil dari kendaraan umum.

Penghitungan pajak untuk kendaraan dinas sesuai dengan Perda Jawa Barat nomor 11 tahun 2010, yakni nilai jual kendaraan kendaraan bermotor (NJKB) dikali dengan tarif 0,5% sementara untuk kendaraan umum NJKB dikali tarif 1,75%.

Bapenda Provinsi Jawa Barat mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menindak tegas para apartur negara yang menggunakan kendaraan dinas namun belum melunasi kewajiban pajaknya. Iwa, dilansir dalam gobekasi.pojoksatu.id, agar Pemkab Bekasi segara melakukan pendataan atas kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya.

Baca Juga: Pemprov Beri Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

”Sesuai informasi yang kami terima untuk kendaraan dinas di Kabupaten Bekasi menjadi tanggung jawab setiap personal yang diberikan amanah untuk menggunakan kendaraan dinas. Sehingga kami mengimbau sebagai aparatur negara berikanlah contoh yang baik kepada masyarakat untuk taat membayar pajak,”pungkasnya. (Amu)

Topik : pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, kabupaten bekasi
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH