THAILAND

WNA Kerja di Kawasan Khusus, Dapat Visa 10 Tahun dan Tarif Pajak 17%

Dian Kurniati | Sabtu, 02 Desember 2023 | 11:00 WIB
WNA Kerja di Kawasan Khusus, Dapat Visa 10 Tahun dan Tarif Pajak 17%

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand melalui Koridor Ekonomi Timur (Eastern Economic Corridor/EEC) menyetujui penerbitan visa khusus bagi warga negara asing (WNA) yang berinvestasi di kawasan EEC.

Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayacha mengatakan investor di EEC juga akan menikmati tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang lebih rendah, yakni 17%. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024.

"EEC menyetujui visa khusus bagi orang asing serta menerapkan tarif PPh sebesar 17% untuk meningkatkan investasi," katanya, dikutip pada Selasa (28/11/2023).

Baca Juga:
Begini Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kabupaten Kulon Progo

Phumtham mengatakan EEC merupakan zona promosi ekonomi khusus yang mencakup 3 provinsi di Thailand timur meliputi Chonburi, Rayong, dan Chachoengsao. EEC dibentuk sebagai proyek andalan Thailand pada 2017 dengan tujuan mendorong integrasi ekonomi di seluruh wilayah pesisir timur.

Dia menjelaskan pemerintah tengah berupaya menarik lebih banyak investasi dan pekerja asing ke wilayah EEC. Investasi yang dibidik yakni industri modern tertentu yang ramah lingkungan.

Pemerintah pun menawarkan skema visa khusus bagi WNA yang masuk ke EEC. Terdapat 4 kategori visa bagi WNA di EEC yakni spesialis dengan kode visa EEC 'S', eksekutif dengan kode visa EEC 'E', profesional dengan kode visa EEC 'P', serta pasangan dan tanggungan dengan kode visa 'O'.

Baca Juga:
Simplifikasi Transfer Pricing, OECD Rilis Laporan Terkait Amount B

Sejumlah keuntungan akan diberikan secara otomatis kepada pemegang visa EEC, terutama tarif PPh orang pribadi yang lebih rendah sebesar 17%. Padahal pada ketentuan normal, tarif PPh orang pribadi di Thailand memiliki 7 lapisan mulai dari 5% hingga 35%.

Selain itu, ada fasilitas penerbitan izin kerja EEC secara otomatis, opsi pelaporan online, serta saluran jalur cepat khusus di bandara internasional di seluruh Thailand.

Di sisi lain, pemerintah juga menyetujui pedoman pemberian fasilitas kepada pelaku usaha di zona promosi ekonomi khusus. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun kebijakan fasilitas bagi pelaku usaha dengan fokus pada 5 prinsip utama yakni inovasi dalam pemberian layanan publik; manfaat yang akan diterima negara; penilaian pemberian manfaat; kerja sama antarlembaga; serta monitoring dan evaluasi.

Baca Juga:
Ada Ketimpangan, Pajak Capital Gains di Negara Ini Perlu Direvisi

"Selama negosiasi fasilitas dengan pelaku usaha, komite akan mempertimbangkan berbagai faktor," ujar Phumtham dilansir nationthailand.com.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan tersebut antara lain jenis sektor industri khusus yang ditargetkan, rencana investasi, tanggal dimulainya investasi atau operasi bisnis, tingkat teknologi yang digunakan, transfer pengetahuan, serta dampaknya kepada masyarakat sekitar.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 09:00 WIB KURS PAJAK 21 FEBRUARI - 27 FEBRUARI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Seluruh Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 21 Februari 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Serah Terima Rumah pada Semester I, PPN Ditanggung Pemerintah 100%

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak