Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Wapres Minta Gubernur Beri Insentif Perpajakan untuk UMKM di Daerah

A+
A-
1
A+
A-
1
Wapres Minta Gubernur Beri Insentif Perpajakan untuk UMKM di Daerah

Wakil Presiden Maruf Amin.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden Maruf Amin meminta para gubernur turut memberikan dukungan untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayahnya.

Maruf mengatakan dukungan untuk UMKM tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian insentif perpajakan. Menurutnya, kebijakan tersebut akan meningkatkan kembali perekonomian masyarakat di daerah setelah pandemi Covid-19.

"[Kepala daerah harus] menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, antara lain melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM," katanya dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dikutip Selasa (10/5/2022).

Baca Juga: Impor Barang Bantuan untuk Ukraina Dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN

Maruf mengatakan kebijakan di pemerintah daerah harus difokuskan untuk penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini, pengembangan UMKM juga dapat menjadi solusi penciptaan lapangan pekerjaan di daerah.

Pemberian insentif perpajakan oleh pemerintah daerah selama ini telah tertuang dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan UU Cipta Kerja. Kemudian, ketentuan serupa kembali diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Pada Pasal 101 ayat (1) UU HKPD menyatakan gubernur, wali kota, dan bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha untuk mendukung kebijakan kemudahan investasi di daerahnya masing-masing. Insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

Baca Juga: Atasi Isu Tunggakan Pajak, Pemda Ini Tawarkan Pemutihan dan Diskon PBB

Insentif fiskal dari kepala daerah dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan antara lain kemampuan membayar wajib pajak, kondisi tertentu dari objek pajak, untuk mendukung usaha mikro dan ultra mikro, untuk mendukung pencapaian program prioritas daerah, dan untuk mendukung program prioritas nasional dari pemerintah pusat.

Insentif fiskal kepada wajib pajak dapat ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah setelah memberitahukan rencana pemberian insentif tersebut kepada DPRD. Nantinya, pemerintah juga akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal oleh pemda.

Selain mendukung UMKM, Ma'ruf juga memberikan beberapa pesan lain untuk para gubernur. Pertama, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penciptaan ekosistem yang mendukung.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Diadakan Kembali, Berlaku Hingga 31 Agustus

Kemudian, dia mengajak para gubernur menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia karena penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ada pula pesan agar para gubernur agar melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN), karena sekitar 77% ASN berada di instansi daerah.

"[Reformasi birokrasi diperlukan untuk] mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Termasuk Insentif Perpajakan, Serapan Dana PEN Rp178 T Sampai Juni
Topik : insentif pajak, insentif perpajakan, diskon pajak, pandemi Covid-19, UMKM, APPSI

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Audina Pramesti

Selasa, 10 Mei 2022 | 23:25 WIB
Pemberian fasilitas kepada UMKM dapat mendorong produktivitas usaha dari sektor UMKM tersebut, mengingat UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi dan mendominasi jumlah unit usaha.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet