Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Wamenkeu: Transformasi Digital Harus Berlanjut Meski Ada Vaksin Corona

A+
A-
1
A+
A-
1
Wamenkeu: Transformasi Digital Harus Berlanjut Meski Ada Vaksin Corona

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemanfaatan teknologi secara masif dalam menjalankan pemerintahan tetap harus berlanjut walaupun nantinya vaksin virus Corona telah ditemukan.

Suahasil menilai pandemi saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong transformasi digital yang lebih kuat karena dibarengi larangan berinteraksi secara fisik. Transformasi digital tersebut tetap harus berlanjut pada masa datang agar cara kerja institusi pemerintah semakin efisien.

"Kita menggunakan kesempatan pada saat ini untuk merumuskan efisiensi tata kelola yang bisa kita manfaatkan. Setelah itu, semoga bisa menjadi bagian kehidupan kita meskipun pada saatnya nanti vaksin Covid-19 ditemukan," katanya dalam sebuah webinar, Rabu (12/8/2020).

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Suahasil mengatakan semua sektor pemerintahan bertugas mendorong dan memikirkan arah transformasi digital untuk dijalankan di masa datang. Tugas itu juga berlaku untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai penjaga keuangan negara.

Menurut Suahasil, wacana transformasi digital di Kemenkeu bahkan telah mulai dibicarakan sejak beberapa tahun lalu. Saat terjadi pandemi, transformasi digital harus bisa dimaksimalkan terutama karena para pegawai menjalankan pekerjaan dari rumah (work from home/WFH).

Dia mengklaim pelaksanaan WFH di Kemenkeu tetap berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil survei internal kepada para pegawai. Hasilnya, 90% pegawai berpendapat pekerjaan mereka bisa dikerjakan di rumah dengan bantuan teknologi.

Baca Juga: Belum Terima Email Survei dari Kantor Pajak? Ini Kata DJP

Sementara itu, 86% pegawai merasa pekerjaannya selama WFH saat pandemi virus Corona tetap bisa diselesaikan efektif, tidak berbeda saat bekerja dari kantor.

Suahasil mengatakan model kerja WFH tetap harus berjalan secara beberapa waktu mendatang karena dunia belum mengetahui kapan pandemi akan berakhir. Pemerintah juga tidak bisa memastikan waktu untuk bisa mengembalikan rasa aman masyarakat pascapandemi tersebut karena obat dan vaksin virus Corona belum ditemukan.

Jika obat dan vaksin telah ditemukan, dia berharap pemanfaatan teknologi digital dalam bekerja tetap bisa berlanjut.

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

"Karena transformasi digital ini bukan pilihan, tapi keharusan yang harus betul-betul kita pikirkan apa kelanjutannya dan apa efisiensi yang bisa kita dapatkan. Kita juga harus memikirkan seluruh potensi negatif yang mungkin muncul," ujarnya. (kaw)

Topik : transformasi digital, teknologi digital, digitalisasi, virus Corona, work from home, WFH, Kemenkeu

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 September 2021 | 18:00 WIB
RUU HKPD

Pemungutan Pajak Daerah Bakal Diperkuat Lewat RUU Ini

Minggu, 05 September 2021 | 11:30 WIB
PMK 113/2021

Kemenkeu Rilis PMK Baru Soal Penyusunan Usulan Tarif dan Jenis PNBP

Minggu, 05 September 2021 | 10:30 WIB
RAPBN 2022

Anggaran Pengembangan Core Tax System 2022 Ditambah Rp328 Miliar

Kamis, 02 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Segera Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Hak dan Kewajiban Pajak

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji