KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wah! THR Senilai Rp28,07 Triliun Sudah Cair untuk ASN dan Pensiunan

Dian Kurniati | Senin, 17 April 2023 | 15:05 WIB
Wah! THR Senilai Rp28,07 Triliun Sudah Cair untuk ASN dan Pensiunan

Menkeu Sri Mulyani dengan materi paparannya tentang pencairan THR Lebaran dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah mencairkan anggaran senilai total Rp28,07 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan hingga 14 April 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembayaran THR kepada ASN pusat tercatat senilai Rp11,47 triliun. Dalam hal ini, THR telah diterima oleh 2,1 juta pegawai.

"Jumlah satker (satuan kerja) yang sudah membayarkan sebanyak 13.332 satker, ini 98,79% dari 13.495 satker dari 84 kementerian/lembaga," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (17/4/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani Perbarui Mekanisme Pertanggungjawaban Pajak DTP

Sri Mulyani mengatakan proses pembayaran THR untuk ASN pusat akan terus berlanjut. Pemerintah berupaya menyelesaikan pembayaran THR sebelum Lebaran.

Kemudian mengenai pembayaran THR kepada ASN pemerintah daerah, realisasinya Rp7,23 triliun. THR ini sudah dibayarkan kepada 1,4 juta ASN di pemda.

Realisasi pembayaran THR ini sudah dilaksanakan oleh 270 pemda atau baru 49,8% dari total 542 pemda.

Baca Juga:
Pemerintah Beri Insentif Kepabeanan, Nilainya Sudah Rp 20,13 Triliun

"Masih di bawah 50%. Saya berharap dalam 1-2 hari ini akan mengalami kenaikan sehingga para ASN, TNI, Polri, pensiunan, semuanya mendapatkan THR sebelum hari raya," ujarnya.

Adapun untuk THR pensiunan, terealisasi Rp9,28 triliun yang dibayarkan kepada 3,3 juta pensiunan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 15/2023 mengenai pembayaran THR dan gaji ke-13. Pembayaran THR pada tahun ini akan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja (tukin) sebesar 50% bagi pegawai yang telah mendapatkannya.

Pada instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan peraturan perundang-undangan. Sementara khusus guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, pada tahun ini juga diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 25 September 2023 | 12:30 WIB PMK 92/2023

Sri Mulyani Perbarui Mekanisme Pertanggungjawaban Pajak DTP

Senin, 25 September 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Beri Insentif Kepabeanan, Nilainya Sudah Rp 20,13 Triliun

Minggu, 24 September 2023 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Anggarkan Rp14,6 Triliun untuk Bangun Jalan Daerah

Minggu, 24 September 2023 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bikin Pasar Sepi, Jokowi Janji Kendalikan Social Commerce

BERITA PILIHAN
Senin, 25 September 2023 | 14:45 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Memahami Perkembangan Pilar 1 Proposal OECD

Senin, 25 September 2023 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Social Commerce Bakal Diatur, Hanya untuk Promosi Barang dan Jasa

Senin, 25 September 2023 | 12:30 WIB PMK 92/2023

Sri Mulyani Perbarui Mekanisme Pertanggungjawaban Pajak DTP

Senin, 25 September 2023 | 12:26 WIB ANALISIS PAJAK

Perlukah Pengenaan Pajak Pencemaran Lingkungan?

Senin, 25 September 2023 | 11:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Komite Kepatuhan, KPP Terbitkan SP2DK Harus Berdasarkan Data Pusat

Senin, 25 September 2023 | 11:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Tren Kenaikan Harga Gula Pasir, BPS Ungkap Dampaknya ke Inflasi

Senin, 25 September 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Pengurus Bentuk Usaha Tetap

Senin, 25 September 2023 | 10:03 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Penduduk Usia Produktif Meningkat, Sudahkah Mereka Melek Pajak?

Senin, 25 September 2023 | 09:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

ADB Beri Pinjaman Rp 7,68 Triliun untuk Reformasi Kebijakan Ekonomi RI