Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wah, Eksportir Furnitur Bakal Dapat Insentif

9
9

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menggodok insentif untuk eksportir produk kayu dan furnitur. Rencana yang disebut-sebut untuk mengambil peluang dari efek perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China itu menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (11/9/2019).

Pasar furnitur AS yang selama ini dikuasai China mulai berkurang karena efek perang dagang. Kondisi ini memberi peluang bagi Indonesia untuk masuk. Apalagi, Indonesia belum optimal memanfaatkan pasar AS.

“Kebutuhan impor [furnitur] AS setahun itu kira-kira US$96 miliar. Nah, pertanyaannya, kenapa ekspor furnitur kita, total tapi ini ya, malah turun, sedikit. Enggak banyak tapi turun. Artinya, kita belum bisa memanfaatkan pasar AS yang besar itu,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Saya Merasa Tidak Sendiri Lagi

Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah akan menggodok insentif dan kemudahan bagi eksportir produk kayu dan furnitur. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekspor yang pada tahun ini turun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kayu dan produk kayu pada Januari—Juli 2019 hanya mencapai US$2,21 miliar. Nilai itu mengalami penurunan 13,47% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Padahal, ekspor komoditas nonmigas tumbuh 10,7%.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, terutama yang sudah go public. Nantinya, dalam RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Peningkatan Perekonomian, pemerintah akan menurunkan tarif menjadi 17%.

Baca Juga: Bersiap, Bakal Ada Sistem Baru Pemungutan Bea & Pajak Impor E-Commerce

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Penghapusan PPN

Berbagai insentif yang akan diberikan untuk ekportir produk kayu dan furnitur antara lain, pertama, penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan kayu. Langkah ini ditempuh setelah mendapatkan keluhan dari para pengusaha.

“Pengolah kayu harus bayar PPN 10%, sehingga pasti dikurangi harganya. Tadi Menperin bilang sedang dibahas dengan Menkeu untuk di-nolkan,” ungkap Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Baca Juga: DJP: Pengawasan Kepatuhan Terhadap WP Tidak Seragam Lagi

Kedua, penyederhanaan proses sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Selama ini, bagi beberapa pengusaha, proses pengurusan SVLK dinilai cukup banyak dengan harga yang relatif mahal. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan, semua produk kayu kena.

“Padahal yang wajib itu Uni Eropa, Kanada, Australia, dan Inggris. SVLK ada beberapa pengusaha yang usulkan disederhanakan. Udah gitu mahal biayanya. Mengurus SVLK kira-kira Rp20—Rp30 juta. Untuk usaha besar sih tak masalah, kalau kecil dan menengah?” imbuh Darmin.

  • Tidak Diikuti Persyaratan Rumit

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Samsul Hidayat menilai rencana pemerintah memberlakukan PPh bagi perusahaan terbuka menjadi 17% akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk melantai di pasar modal.

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Bisa Dapat Super Tax Deduction

“Insentif ini akan mendorong perusahaan nonpublik menjadi perusahaan publik untuk mencari dana dari masyarakat,” katanya.

Samsul juga mengharapkan agar aturan yang dikeluarkan nantinya tidak diikuti dengan persyaratan yang menyulitkan korporasi. Dia berharap ada insentif lebih bagi para perusahaan go public sebagai bentuk apresiasi terhadap keterbukaan dan kejujuran emiten terhadap kegiatan korporasinya.

  • Persaingan Usaha

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan rencana simplifikasi cukai justru berisiko mengarah pada pemerosotan kekuatan industri berskala kecil. Hal ini juga akan menguntungkan beberapa golongan pebisnis kelas besar.

Baca Juga: Kabinet Pertahankan Besaran Tarif PPN

“Maka ini yang jadi focus berikutnya. Jadi bukan lagi menuju ke arah yang sifatnya tujuan awal yaitu penerimaan cukai yang optimal, tapi persaingan usaha yang mungkin menjadi tidak sehat setelah ada pemusatan konsentrasi industri,” jelasnya.

  • Laju Reformasi Pajak

Dalam laporan terbarunya bertajuk ‘Tax Policy Reforms 2019’, OECD menyoroti mulai lebih sedikit negara yang telah memperkenalkan paket reformasi pajak komprehensif pada 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya, laju reformasi pajak melambat.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama berpendapat reformasi perpajakan di Indonesia terus berjalan dan berlangsung sejak lama. Hal ini ditandai dengan adanya tax amnesty, UU keterbukaan informasi, hingga reformasi administrasi melalui core tax system. (kaw)

Baca Juga: Soal Sistem Teritorial, DJP: Kita Matangkan Agar Tidak Kontraproduktif

“Kebutuhan impor [furnitur] AS setahun itu kira-kira US$96 miliar. Nah, pertanyaannya, kenapa ekspor furnitur kita, total tapi ini ya, malah turun, sedikit. Enggak banyak tapi turun. Artinya, kita belum bisa memanfaatkan pasar AS yang besar itu,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Saya Merasa Tidak Sendiri Lagi

Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah akan menggodok insentif dan kemudahan bagi eksportir produk kayu dan furnitur. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekspor yang pada tahun ini turun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kayu dan produk kayu pada Januari—Juli 2019 hanya mencapai US$2,21 miliar. Nilai itu mengalami penurunan 13,47% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Padahal, ekspor komoditas nonmigas tumbuh 10,7%.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, terutama yang sudah go public. Nantinya, dalam RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Peningkatan Perekonomian, pemerintah akan menurunkan tarif menjadi 17%.

Baca Juga: Bersiap, Bakal Ada Sistem Baru Pemungutan Bea & Pajak Impor E-Commerce

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Penghapusan PPN

Berbagai insentif yang akan diberikan untuk ekportir produk kayu dan furnitur antara lain, pertama, penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan kayu. Langkah ini ditempuh setelah mendapatkan keluhan dari para pengusaha.

“Pengolah kayu harus bayar PPN 10%, sehingga pasti dikurangi harganya. Tadi Menperin bilang sedang dibahas dengan Menkeu untuk di-nolkan,” ungkap Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Baca Juga: DJP: Pengawasan Kepatuhan Terhadap WP Tidak Seragam Lagi

Kedua, penyederhanaan proses sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Selama ini, bagi beberapa pengusaha, proses pengurusan SVLK dinilai cukup banyak dengan harga yang relatif mahal. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan, semua produk kayu kena.

“Padahal yang wajib itu Uni Eropa, Kanada, Australia, dan Inggris. SVLK ada beberapa pengusaha yang usulkan disederhanakan. Udah gitu mahal biayanya. Mengurus SVLK kira-kira Rp20—Rp30 juta. Untuk usaha besar sih tak masalah, kalau kecil dan menengah?” imbuh Darmin.

  • Tidak Diikuti Persyaratan Rumit

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Samsul Hidayat menilai rencana pemerintah memberlakukan PPh bagi perusahaan terbuka menjadi 17% akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk melantai di pasar modal.

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Bisa Dapat Super Tax Deduction

“Insentif ini akan mendorong perusahaan nonpublik menjadi perusahaan publik untuk mencari dana dari masyarakat,” katanya.

Samsul juga mengharapkan agar aturan yang dikeluarkan nantinya tidak diikuti dengan persyaratan yang menyulitkan korporasi. Dia berharap ada insentif lebih bagi para perusahaan go public sebagai bentuk apresiasi terhadap keterbukaan dan kejujuran emiten terhadap kegiatan korporasinya.

  • Persaingan Usaha

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan rencana simplifikasi cukai justru berisiko mengarah pada pemerosotan kekuatan industri berskala kecil. Hal ini juga akan menguntungkan beberapa golongan pebisnis kelas besar.

Baca Juga: Kabinet Pertahankan Besaran Tarif PPN

“Maka ini yang jadi focus berikutnya. Jadi bukan lagi menuju ke arah yang sifatnya tujuan awal yaitu penerimaan cukai yang optimal, tapi persaingan usaha yang mungkin menjadi tidak sehat setelah ada pemusatan konsentrasi industri,” jelasnya.

  • Laju Reformasi Pajak

Dalam laporan terbarunya bertajuk ‘Tax Policy Reforms 2019’, OECD menyoroti mulai lebih sedikit negara yang telah memperkenalkan paket reformasi pajak komprehensif pada 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya, laju reformasi pajak melambat.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama berpendapat reformasi perpajakan di Indonesia terus berjalan dan berlangsung sejak lama. Hal ini ditandai dengan adanya tax amnesty, UU keterbukaan informasi, hingga reformasi administrasi melalui core tax system. (kaw)

Baca Juga: Soal Sistem Teritorial, DJP: Kita Matangkan Agar Tidak Kontraproduktif
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, kayu, furnitur, mebel, PPN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI