Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Waduh, Porsi SPT Badan dengan Status Rugi Fiskal Terus Naik

A+
A-
3
A+
A-
3
Waduh, Porsi SPT Badan dengan Status Rugi Fiskal Terus Naik

Materi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR membahas RUU KUP, Senin (28/6/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) badan dengan status rugi fiskal terus mengalami kenaikan.

Pada 2012, jumlah SPT badan dengan status rugi fiskal mencapai 8% terhadap total SPT badan yang diterima Ditjen Pajak (DJP). Pada 2019, proporsi tersebut mengalami kenaikan hingga menjadi 11%. Dengan demikian, jumlah wajib pajak badan yang mengaku rugi bertambah.

“Kita lihat meski kita beri banyak kemudahan dan insentif, dalam praktiknya badan yang melaporkan rugi terus-menerus meningkat dari 8% menjadi 11%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Komisi XI DPR, dikutip pada Kamis (1/7/2021).

Baca Juga: Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Menurut Sri Mulyani, data tersebut mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang terus menerus dilakukan wajib pajak badan. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang mengaku rugi terus-menerus masih tetap beroperasi, bahkan mengembangkan usahanya.

Di sisi lain, Indonesia hingga saat ini tidak memiliki instrumen pencegahan penghindaran pajak yang komprehensif untuk membendung praktik-praktik semacam ini. "Ini menggerus basis perpajakan kita," ujar Sri Mulyani.

Merujuk pada data Tax Justice Network yang dilaporkan dalam The State of Tax Justice 2020, total penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut Indonesia akibat praktik penghindaran pajak diestimasi mencapai US$4,86 miliar atau kurang lebih sebesar Rp70,6 triliun per tahun.

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Menurut lembaga tersebut, potensi pajak yang hilang setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia dan 42,29% dari total belanja kesehatan.

Untuk menangkal praktik penggerusan basis pajak ini, pemerintah pun menyiapkan 2 instrumen baru yang akan dimasukkan dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yakni alternative minimum tax (AMT) dan general anti-avoidance rule (GAAR).

"Secara global ini [penghindaran pajak] terjadi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen untuk menangkal penghindaran pajak secara global dalam bentuk minimum tax dan GAAR," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Dalam penerapan AMT, pemerintah berencana mengenakan AMT dengan tarif tertentu atas wajib pajak yang menyatakan rugi secara terus-menerus tetapi masih tetap beroperasi. AMT akan dikenakan atas omzet, bukan atas penghasilan neto sebagaimana yang berlaku pada rezim PPh.

Melalui GAAR, pemerintah akan memiliki landasan hukum untuk mengoreksi transaksi-transaksi yang terindikasi bertujuan untuk mengurangi, menghindari, ataupun menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Simak ‘Ini Rencana Perubahan Kebijakan PPh dalam Revisi UU KUP’.

Baca Juga: Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang
Topik : SPT, SPT PPh, SPT badan, wajib pajak badan, rugi, rugi fiskal, revisi UU KUP, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Presidensi G-20, Indonesia Tonjolkan Komitmen Atasi Perubahan Iklim

Kamis, 02 Desember 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Lakukan 4 Kali Refocusing Anggaran di 2021, Ini Detailnya

Kamis, 02 Desember 2021 | 12:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Reformasi Pajak Bikin Indonesia Lebih Siap Hadapi Krisis

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:09 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan