Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Rencana Perubahan Kebijakan PPh dalam Revisi UU KUP

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini Rencana Perubahan Kebijakan PPh dalam Revisi UU KUP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ada 5 aspek perubahan terkait dengan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) yang diusulkan masuk dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/6/2021). Materi yang akan masuk dalam revisi UU KUP, sambungnya, melengkapi berbagai langkah reformasi yang sudah dilakukan pemerintah.

Pertama, pengaturan kembali fringe benefit. Pemberian natura menjadi penghasilan bagi penerima dan menjadi biaya bagi pemberi kerja. Sri Mulyani mengatakan pemajakan atas orang kaya tidak optimal antara lain karena pengaturan terkait fringe benefit. Simak 'Menilik Prospek Penerapan Fringe Benefit Tax di Indonesia'.

Baca Juga: Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

“Selama 2016—2019, rata-rata tax expenditure PPh orang pribadi atas penghasilan dalam bentuk natura senilai Rp5,1 triliun,” ujar Sri Mulyani. Simak ‘Sri Mulyani Ungkap 3 Tantangan PPh Orang Pribadi, Apa Saja?’.

Kedua, perubahan tarif dan bracket PPh orang pribadi. Penambahan lapisan tarif PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar agar mencerminkan keadilan. Simak ‘Tambah Lapisan Penghasilan Kena Pajak, Sri Mulyani Bakal Naikkan Tarif’.

Ketiga, instrumen pencegahan penghindaran pajak (The General Anti-Avoidance Rule/GAAR). Adanya landasan bagi pemerintah untuk melakukan koreksi yang diindikasikan dapat mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Baca Juga: Asosiasi Minta Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang

Keempat, penyesuaian insentif wajib pajak usaha kecil dan menengah (UKM) dengan omzet sampai dengan Rp50 miliar (Pasal 31E UU PPh). Menurut pemerintah, insentif UMKM telah diatur dalam PPh final UMKM.

Kelima, penerapan Alternative Minimum Tax (AMT). Pengenaan tarif pajak tertentu dari omzet bagi wajib pajak badan yang menyatakan rugi tetapi dapat tetap terus beroperasi. Simak ‘Sri Mulyani: Jumlah Wajib Pajak yang Lapor Rugi Terus 5 Tahun Naik’. (kaw)

Baca Juga: DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax
Topik : revisi UU KUP, UU PPh, PPh orang pribadi, AMT, fringe benefit, pajak penghasilan

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 09 September 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cek Keaslian Suket PP 23 Bisa Lewat DJP Online, Begini Caranya

Kamis, 09 September 2021 | 14:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Bunga Obligasi 10%

Kamis, 09 September 2021 | 11:00 WIB
FINLANDIA

Perkuat Jaminan Sosial, Penerapan Skema PPh Negatif Dijajaki

Kamis, 09 September 2021 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Pajak Orang Kaya di Korea Selatan Terlampau Eksesif, Seperti Apa?

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan