Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

UU PPh Direvisi, UKM Berpeluang Bebas Pungutan Pajak

A+
A-
7
A+
A-
7
UU PPh Direvisi, UKM Berpeluang Bebas Pungutan Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

WARSAWA, DDTCNews – Pemerintah tengah merevisi UU PPh yang akan memberikan ruang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pembebasan dari pungutan PPh badan.

Melalui rencana perubahan aturan tersebut, pemerintah ingin meringankan beban pajak perusahaan kecil dan menengah dan pada sisi lain meningkatkan beban pajak bagi korporasi besar yang beroperasi di Polandia.

"Rancangan proposal dari Kemenkeu untuk PPh badan makin mendekatkan sistem pajak perusahaan Polandia menyerupai sistem yang berlaku di Estonia," tulis laporan kantor konsultan pajak Crido dikutip Rabu (14/10/2020).

Baca Juga: Pantau Transaksi Cross-Border, Petugas Pajak Bisa Akses Rekening Bank

Dengan perubahan rezim PPh badan, entitas bisnis di Polandia bisa dibebaskan dari pungutan PPh badan jika belum membagikan dividen. Adapun proposal pembaruan kebijakan pajak itu dibuka kepada publik pada akhir September 2020.

Selain itu, perusahaan kecil dan menengah dengan omzet usaha di bawah 100 juta zloty Polandia atau setara dengan Rp387 miliar juga bisa dibebaskan dari pungutan PPh badan jika langsung melakukan investasi dari keuntungan usaha.

Melalui rencana pembaruan kebijakan tersebut, setidaknya 97% perusahaan di Polandia akan terdampak. Bila tidak ada aral melintang, perubahan PPh badan mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Baca Juga: Hadapi Perubahan Iklim, Ini Saran Kebijakan Pajak dari Sekjen PBB

Laporan Crido juga menyebutkan dengan pembaruan ketentuan PPh badan ini maka sekitar 75% perusahaan di Polandia akan menikmati tarif PPh badan khusus 9% karena memiliki omzet usaha yang kecil.

Sementara itu, 25% sisanya merupakan perusahaan besar yang akan membayar PPh badan dengan tarif 19%. Berdasarkan data Crido, jumlah perusahaan kelas kakap ini setidaknya sebanyak 73.000 pengusaha.

"Para pemegang saham di perusahaan besar ini akan membayar tarif pajak efektif 34% atau bisa naik menjadi 38% jika menjadi wajib pajak yang dikenakan pajak solidaritas oleh pemerintah," sebut laporan Crido.

Baca Juga: Sri Mulyani Harap UU Cipta Kerja Bikin Kesadaran Pajak Meningkat

Sementara itu, Kementerian Keuangan Polandia menegaskan perubahan rezim PPh badan ini sebagai upaya pemerintah memberikan ketahanan pelaku usaha jika terjadi resesi atau krisis. Pasalnya tarif paling tinggi untuk PPh badan diturunkan dari 23% menjadi 19%.

Selain itu, lanjut Kemenkeu, ruang lebar insentif bagi perusahaan kecil dan menengah agar dampak resesi ekonomi itu juga diklaim tidak memengaruhi keuangan keluarga pengusaha kecil dan menengah.

"Sistem perpajakan baru akan memberikan ketahanan yang besar terhadap resesi dan meningkatkan kapasitas investasi serta meningkatkan produktivitas dan inovasi," kata otoritas fiskal seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Pajak Digital Diterapkan Tahun Depan, Produsen Minyak Zaitun Protes

Topik : polandia, kebijakan pajak, uu pajak penghasilan, tarif pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 14:53 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 14:27 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 13:00 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:30 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:07 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 10:52 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:56 WIB
PMK 184/2020