Usut Penggelapan Setoran BBNKB, Kejati Banten Sita Uang Rp5,9 Miliar

SERANG, DDTCNews - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menyita uang senilai Rp5,9 miliar dari kas daerah Pemprov Banten.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan menjelaskan uang yang disita tersebut merupakan uang hasil penggelapan pajak yang sudah disetorkan keempat tersangka ke kas daerah Pemprov Banten.

"Sudah dilakukan tindakan penyitaan terhadap uang yang merupakan bagian dari penggeledahan kita sebelumnya. Total ada Rp 5,9 miliar kita lakukan penyitaan [dari] Bapenda dan ada yang sudah disetorkan ke rekening kas," katanya, dikutip pada Rabu (8/6/2022).

Ivan menambahkan dana hasil penggelapan pajak masuk ke kas daerah Pemprov Banten karena para tersangka secara tanpa dasar melakukan penitipan dan penyetoran atas dana tersebut.

Keempat tersangka yang dimaksud ialah Kepala Seksi Penagihan dan Penyetoran berinisial Z, PNS samsat bagian penetapan berinisial AP, pegawai honorer bagian kasir berinisial MBI, dan mantan pegawai pembuat aplikasi di samsat berinisial B.

Walau tersangka telah ditetapkan, Kejati Banten masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas data center, baik yang berlokasi di Bapenda Banten maupun di Samsat Kelapa Dua Tangerang.

Dengan masih berlangsungnya penyidikan, Ivan tidak menutup potensi adanya tersangka baru dalam kasus penggelapan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ini.

"Sementara itu kami dalami, inventarisir dan memang untuk sementara menggunakan (modus) BBN 1 menjadi BBN 2," ujar Ivan seperti dilansir mediaindopos.com.

Untuk diketahui, penggelapan BBNKB di Samsat Kelapa Dua Tangerang diinisiasi oleh tersangka Z pada April 2021. Manipulasi BBNKB kendaraan bermotor baru tersebut pun dimulai sejak Juni 2021 hingga Februari 2022.

Penggelapan pajak dilakukan dengan cara mengubah pembayaran BBNKB penyerahan pertama menjadi BBNKB penyerahan kedua. (rig)