Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Upacara Hari Pajak, Sri Mulyani Bicara Tantangan Berat Akibat Covid-19

A+
A-
4
A+
A-
4
Upacara Hari Pajak, Sri Mulyani Bicara Tantangan Berat Akibat Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (atas) dalam upacara peringatan Hari Pajak 2021. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin upacara peringatan Hari Pajak 2021 secara virtual. Tahun ini, otoritas mengusung tema Bersama Pajak, Atasi Pandemi, Pulihkan Ekonomi.

Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan berat dalam menjalankan tugas pengumpulan pajak. Di sisi lain, pajak juga tetap berperan melindungi masyarakat dan dunia usaha agar bisa bertahan melewati pandemi.

"Pajak menjadi simbol kegotongroyongan tersebut. Pada saat masyarakat sulit, pada saat dunia usaha menghadapi malapetaka akibat Covid, kita memberikan dukungan," katanya, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga: ADB Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,5%

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menggunakan instrumen pajak untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha agar bisa segera pulih dari tekanan pandemi. Menurutnya, Ditjen Pajak (DJP) tetap akan bisa kembali menarik pajak setelah perekonomian membaik dan kondisi dunia usaha sudah pulih.

Sri Mulyani menyebut semua negara tengah menghadapi tantangan yang sama dengan Indonesia untuk keluar dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, APBN tetap berperan besar untuk menangani krisis kesehatan, melindungi masyarakat, dan mendukung dunia usaha walaupun penerimaan negara turun 9% dan penerimaan pajak kontraksi 12%.

Melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga memberikan insentif perpajakan bagi dunia usaha dan bidang kesehatan. "Hasilnya, alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang mengalami kontraksi relatif kecil yaitu, 2,1%," ujarnya.

Baca Juga: Soal PPN Sembako di RUU KUP, Ini Pandangan DPR

Memasuki 2021, Sri Mulyani menegaskan upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi tetap berlanjut. Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini juga makin berat seiring dengan masuknya virus Corona varian Delta.

Dalam situasi tersebut, dia meminta seluruh jajaran DJP tetap berupaya memulihkan perekonomian menggunakan semua daya dan upaya walaupun harus berhadapan dengan virus.

Dalam momen peringatan Hari Pajak, Sri Mulyani juga mengenang 51 pegawai pajak yang meninggal dunia karena menjadi korban Covid-19. Di sisi lain, ada pula 5.652 pegawai DJP yang sejak awal pandemi terjadi telah terpapar dan kembali sembuh.

Baca Juga: Sri Mulyani Resmi Terima DIM RUU HKPD dari DPR dan DPD

Dia kemudian mengingatkan semua jajaran DJP dalam menjalankan tugas tetap patuh pada protokol kesehatan agar tidak tertular Covid-19.

"Marilah kita semuanya dalam menjalankan tugas negara yang luar biasa penting ini tetep jaga keselamatan dan kesehatan bersama. Patuhi protokol kesehatan. Patuhi PPKM darurat dalam menjalankan tugas kita," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja
Topik : Hari Pajak, Hari Pajak 14 Juli, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Rabu, 14 Juli 2021 | 21:19 WIB
Lewat momentum Hari Pajak ini, semoga masyarakat Indonesia bisa semakin memiliki kesadaran akan pajak dan menjadi pengingat bagi pemerintah untuk menggunakan dana pajak tersebut dengan adil demi kesejahteraan masyarakat.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Segera Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Hak dan Kewajiban Pajak

Kamis, 02 September 2021 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Insentif Nyasar, Ditjen Pajak Sisir Ulang WP Penerima

Kamis, 02 September 2021 | 18:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Komisi XI Sepakati Pagu Anggaran Kemenkeu Tahun Depan Rp44 Triliun

Kamis, 02 September 2021 | 15:15 WIB
KINERJA FISKAL

Sri Mulyani: Seluruh Temuan BPK Sudah Kami Tindaklanjuti

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax