Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Uni Eropa Siap Hapus Pajak Layanan Digital Asal AS Mau Lakukan Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Uni Eropa Siap Hapus Pajak Layanan Digital Asal AS Mau Lakukan Ini

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Amerika Serikat (AS) didesak mencabut ancaman retaliasi atau tarif tambahan terhadap komoditas dari negara yang melakukan aksi unilateral lewat pajak layanan digital atau digital services tax/DST.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire Prancis menyampaikan negara-negara Uni Eropa bersedia mencabut DST begitu konsensus global berlaku efektif. Sebagai gantinya, AS wajib mencabut berbagai tarif yang dikenakan sebagai aksi balasan terhadap penerapan DST di Uni Eropa.

"Saya ingin menyampaikan komitmen kepada Pemerintah AS, kepada Menkeu Janet Yellen, bahwa kai tentu saja berpegang pada komitmen politik," katanya dikutip pada Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Le Maire menuturkan penerapan konsensus global, khususnya Pilar 1 tentang alokasi laba pada negara pasar, akan menghapus penerapan DST di berbagai negara. Pungutan sejenisnya juga akan dihapuskan begitu Pilar 1 berlaku efektif.

Komitmen internasional menyatakan batas akhir penerapan aksi unilateral seperti DST berlaku hingga 31 Desember 2023. Penghapusan DST bisa berlaku lebih cepat jika konvensi multilateral pajak internasional juga berlaku lebih awal.

Dia menyampaikan DST sebagai solusi sementara untuk menjawab tantangan pemajakan atas aktivitas ekonomi digital lintas yurisdiksi. Hal tersebut menjadi cara yang kurang ideal dalam melakukan revolusi kebijakan perpajakan internasional.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

"Kami ingin segala sanksi dan tarif balasan ini dihapuskan. Jika kami berkomitmen untuk menarik kebijakan pajak nasional, harus ada komitmen dari AS untuk menarik tarif mereka di Prancis dan di semua negara Eropa. Itu cara terbaik dalam membangun hubungan konstruktif antar kedua benua," terangnya.

Le Maire menambahkan kebijakan DST Prancis merupakan salah satu terobosan terbaik untuk memajaki perusahaan besar digital. Pasalnya, pajak tetap bisa dipungut meskipun perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik di Negeri Mode.

"Cara kami mengenakan pajak atas keuntungan yang dibuat perusahaan tanpa kehadiran fisik itu jelas merupakan pencapaian besar," imbuhnya seperti dilansir Tax Notes International. (sap)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Topik : konsensus pajak global, ekonomi digital, pajak internasional, pajak digital, Uni Eropa, Amerika Serikat

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya