BELGIA

Uni Eropa Sepakati Kebijakan Carbon Border Tax, Berlaku Mulai 2027

Vallencia | Kamis, 22 Desember 2022 | 15:30 WIB
Uni Eropa Sepakati Kebijakan Carbon Border Tax, Berlaku Mulai 2027

Ilustrasi.

BRUSSEL, DDTCNews – Uni Eropa telah mencapai kesepakatan terkait dengan carbon border tax atau pajak perbatasan karbon pertama di dunia. Reformasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan karbon netral pada 2050.

Setelah hampir 30 jam pembicaraan, negosiator menyetujui pemberlakuan carbon border tax mulai berlaku pada 2027. Menurut Negosiator Utama Parlemen Eropa Peter Liese, kesepakatan ini akan berkontribusi besar dalam memerangi perubahan iklim dengan biaya yang rendah.

"Kesepakatan ini akan memberikan kontribusi besar untuk memerangi perubahan iklim dengan biaya rendah," katanya seperti dilansir edition.cnn.com, dikutip pada Kamis (22/12/2022).

Baca Juga:
Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Liese menambahkan kesepakatan tersebut akan memberikan sinyal yang jelas kepada industri di Eropa untuk berinvestasi dalam teknologi hijau. Kehadiran carbon border tax akan membawa reformasi kepada pasar karbon Uni Eropa.

Di bawah reformasi baru, perusahaan perlu membayar sertifikat untuk menutupi emisi yang berasal dari produksi barang impor. Selain itu, jumlah tunjangan bebas emisi akan dihapus antara tahun 2026 dan 2034. Uni Eropa juga menambahkan harga polusi pada barang impor tertentu yang dibawa ke negara-negara Eropa.

Penyesuaian perbatasan karbon akan diterapkan secara bertahap. Pada tahap awal, komoditas seperti besi dan baja, semen, aluminium, pupuk, produksi listrik dan hidrogen akan dikenai carbon border tax terlebih dahulu.

Baca Juga:
Ada Pajak Rokok 10%, Ini Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru di NTB

Meski demikian, rencana tersebut ditentang oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Afrika Selatan. Kedua negara tersebut khawatir terhadap dampak pemberlakuan carbon border tax terhadap penjualan barang mereka ke Eropa.

"Ada banyak kekhawatiran dari pihak kami tentang bagaimana ini akan berdampak pada kami dan hubungan perdagangan kami," tutur perwakilan dagang dari AS Katherine Tai. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi