Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah mengakselerasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Andreas mengatakan pemerintah perlu memberikan lebih banyak stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemberian stimulus yang tepat akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga IV/2025, setelah pada kuartal I/2025 hanya tumbuh 4,87%.
"Swasta ini akan berinvestasi kalau ada keyakinan terhadap ekonomi kita, terutama terhadap daya beli. Karena itu, akselerasi belanja menjadi sangat penting," katanya dikutip pada Jumat (9/5/2025).
Andreas mengatakan kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Sebab, konsumsi masyarakat masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Seiring dengan kebijakan fiskal yang tepat dan penguatan konsumsi, dia juga meyakini para investor akan berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Hal itu pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, dia meminta pengembangan investasi di dalam negeri tidak hanya berfokus pada investasi padat modal, tetapi juga investasi padat karya karena mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal. Pasalnya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) telah berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga.
"Sebaiknya memang pemerintah melakukan langkah dalam rangka menstimulus ekonomi ini," ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 hanya 4,87% atau melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,11%.
Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan 4,89%, dengan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 54,53%.
Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 juga disumbang oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 2,12% serta memberikan kontribusi pada perekonomian sebesar 28,03%. Setelahnya, ekspor tumbuh 6,78% dan berkontribusi pada perekonomian sebesar 22,3%.
Sementara untuk komponen konsumsi pemerintah, tercatat turun 1,38% akibat belanja yang tidak berulang saat pemilu, serta berkontribusi pada perekonomian sebesar 5,88%. (dik)