KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Redaksi DDTCNews | Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Ilustrasi.

PAREPARE, DDTCNews - Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Parepare, Sulawesi Selatan melakukan pemindahbukuan saldo rekening di BRI Cabang Sidrap ke kas negara pada September 2022 lalu. Nilai saldo yang dipindahbukukan mencapai Rp348 juta. Aset tersebut diketahui milik seorang wajib pajak yang tak kunjung melunasi tunggakan pajaknya sampai dengan batas waktu.

Kepala KPP Pratama Parepare Yusan Jubiantara menjelaskan kegiatan pemindahbukuan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan penagihan pajak, mulai dari pengiriman surat teguran, penyampaian surat paksa, hingga pemblokiran rekening. Sesuai dengan UU 19/2000 dan PMK 189/2000, wajib pajak punya waktu 14 hari setelah rekening disita untuk melunasi pajak terutangnya.

"Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya sehingga dilanjutkan dengan pemindahbukuan saldo rekening sebagai bentuk pelunasan tunggakan pajak," kata Yusan dilansir pajak.go.id, dikutip pada Kamis (6/10/2022).

Baca Juga:
PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Pasal 42 PMK 189/2000 mengatur bahwa apabila sudah lewat 14 hari sejak penyitaan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan, pejabat memiliki wewenang untuk meminta pihak lembaga jasa keuangan (LJK) sektor perbankan melakukan pemindahbukuan harta kekayaan penanggung pajak.

Beleid tersebut juga menyebutkan bahwa pemindahbukuan adalah tindakan penggunaan harta kekayaan yang diblokir untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Mekanismenya, petugas pajak terlebih dulu menyampaikan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan penanggung pajak kepada pihak LJK sektor perbankan dengan tembusan kepada penanggung pajak.

Menurut Yusan, kegiatan penyitaan saldo rekening untuk membayar tunggakan pajak ini sekaligus sebagai bentuk sinergi dan koordinasi DJP dan pihak perbankan dalam mendukung upaya pelunasan tunggakan pajak.

Baca Juga:
Pilih Lunasi Utang Pajak, Rekening WP Ini Akhirnya Dibuka Blokirnya

Yusan menjelaskan, KPP Pratama Parepare akan terus mengoptimalkan tindakan penagihan aktif dan persuasif.

"Dengan kegiatan ini diharapkan wajib pajak akan lebih memiliki kesadaran untuk dapat melunasi tunggakan pajaknya dan melaksanakan kewajiban pajak dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya," katanya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan