Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Tren Sengketa Meningkat, Lampaui Kapasitas Pengadilan Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Tren Sengketa Meningkat, Lampaui Kapasitas Pengadilan Pajak

Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Aniek Andriani memaparkan materi dalam webinar Tax Education and Research Center (TERC) FEB Universitas Indonesia, Rabu (16/9/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Jumlah berkas sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak secara konsisten meningkat setiap tahunnya. Kini, jumlahnya sudah melebihi kapasitas Pengadilan Pajak untuk melakukan proses penyelesaian.

Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Aniek Andriani mengatakan selama periode 2013—2019, jumlah berkas sengketa yang masuk terus meningkat. Pada 2016 dan 2017 ada penurunan karena menjadi periode tax amnesty berlangsung.

"Dari tahun ke tahun dari 2013 sampai 2019 adanya tren peningkatan dan sempat turun pada periode tax amnesty. Jumlahnya kemudian sudah di atas 10.000 sengketa pada 2018 dan 2019," katanya dalam webinar Tax Education and Research Center (TERC) FEB Universitas Indonesia, Rabu (16/9/2020).

Baca Juga: Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

Data Pengadilan Pajak menunjukan pada 2013 jumlah berkas sengketa yang masuk sejumlah 8.399 berkas. Jumlahnya meningkat menjadi 10.629 berkas pada 2014 dan tembus 12.869 berkas sengketa pada 2015. Jumlah tersebut menurun menjadi 10.629 berkas pada 2016 dan 9.579 berkas pada 2017.

Jumlah berkas sengketa kemudian kembali naik menjadi 11.436 pada 2018. Data terakhir pada 2019, jumlah berkas sengketa yang masuk sebanyak 15.048. Dengan demikian, total sengketa yang sudah ditangani oleh Pengadilan Pajak sejak 2013 sampai dengan 2019 sebanyak 78.114 berkas sengketa.

Ditjen Pajak (DJP) paling banyak menjadi tergugat atau terbanding untuk sengketa yang masuk. Pada periode 2013—2019 sudah ada 53.629 berkas sengketa yang ditujukan kepada DJP. Adapun Ditjen Bea Cukai sebagai tergugat atau terbanding dalam 22.569 berkas sengketa. Sementara itu, pemerintah daerah sebagai tergugat atau terbanding dalam 1.916 sengketa.

Baca Juga: KPK Perkuat Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, Ada Apa?

Aniek melanjutkan tren peningkatan sengketa yang masuk tidak sebanding dengan kapasitas Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan sengketa. Secara total, penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Pajak pada periode 2013-2020 sebanyak 69.518 sengketa. Hal ini kemudian menimbulkan tunggakan perkara yang masih menunggu giliran untuk diselesaikan.

"[Data itu] menunjukan kemampuan kapasitas Pengadilan Pajak belum bisa mengikuti jumlah sengketa yang masuk. Oleh karena itu, masih ditemui adanya tunggakan perkara dan itu penyebabnya karena jumlah sengketa yang masuk melebihi kapasitas dari Pengadilan Pajak," paparnya.

Aniek menambahkan salah satu upaya Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan tunggakan sengketa adalah tetap bekerja saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Periode bekerja dari rumah atau work from home dimanfaatkan pengadilan pajak untuk menyelesaikan tunggakan sengketa pajak.

Baca Juga: DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP

"Pada masa pandemi kami tetap bekerja. Walaupun ada penghentian layanan tapi penyelesaian sengketa tetap berjalan dengan menyasar tunggakan sengketa,” imbuhnya. (kaw)

Topik : sengketa pajak, banding, pengadilan pajak, DJP, DJBC, pemda
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Kamis, 17 September 2020 | 10:46 WIB
Pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan advance ruling sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem administrasi pajak modern saat ini. Pemerintah perlu membenahi political-legal environment, karena pada faktanya timbul ketidaksebandingan antara perkembangan aktivitas bisnis dan ekonomi den ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 11:20 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 08:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 07:01 WIB
KINERJA DJP
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK