LITERATUR PAJAK

Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Redaksi DDTCNews | Selasa, 19 Maret 2024 | 09:30 WIB
Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat di sektor perumahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif fiskal terkait dengan transaksi pembelian rumah.

Pemerintah kembali memperpanjang pemberian insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk tahun anggaran 2024. Pemberian insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 7/2024 (PMK 7/2024).

Merujuk pada PMK 7/2024, insentif diberikan atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Rumah tapak adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai rumah tinggal atau rumah deret, yang bisa bertingkat atau tidak, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dijadikan toko atau kantor.

Baca Juga:
Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Sementara itu, rumah susun didefinisikan sebagai unit hunian dalam gedung bertingkat. Untuk mendapatkan insentif pajak, terdapat kriteria rumah tapak atau unit rumah susun yang perlu diketahui masyarakat. Pertama, mendapatkan kode identitas rumah.

Kedua, pertama kali diserahkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

Sebagai informasi, kode identitas rumah merupakan kode yang disediakan aplikasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Baca Juga:
Gaji Anggota Firma atau CV Tak Bisa Dibiayakan, Harus Dikoreksi Fiskal

Selain itu, insentif PPN DTP juga dapat diberikan untuk transaksi penyerahan rumah tapak dan rumah susun yang memenuhi syarat tertentu. Penyerahan yang memenuhi syarat tertentu tersebut ialah penyerahan yang terjadi pada saat:

  • ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT; atau
  • ditandatanganinya perjanjian pengikatan beli lunas dihadapan notaris,

serta dilakukan penyerahan hak secara nyata menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) sejak Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.

Selain itu, PMK 7/2024 juga mengatur ketentuan terkait dengan faktur pajak yang dikeluarkan oleh PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak atau rumah susun.

Baca Juga:
Tarif Pajak Lebih Rendah & Hitungan Sederhana, DJP Ingin Ini bagi UMKM

Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang insentif pajak ini, simak artikel panduan pajak berjudul Insentif PPN DTP atas Rumah Tapak dan Rumah Susun Tahun 2024 di Perpajakan DDTC. Berikut topik-topik yang diulas dalam panduan insentif PPN DTP atas rumah:

  • Dasar Hukum, Latar Belakang, dan Definisi
  • Ketentuan Kriteria Objek Pajak & Subjek Pajak yang Dapat Memanfaatkan PPN DTP
  • Ketentuan PPN DTP
  • Ketentuan Khusus Faktur Pajak
  • Ketentuan Lainnya (Rumah tapak dan satuan rumah susun yang tidak mendapatkan fasilitas PPN DPT)
  • Ilustrasi Kasus

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk lebih memahami bagaimana insentif pajak ini dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki rumah. Akses perpajakan.ddtc.co.id sekarang juga! (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah