Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Terseret Kasus, Bank Asal AS Ini Bayar Denda Pajak Rp423 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Terseret Kasus, Bank Asal AS Ini Bayar Denda Pajak Rp423 Miliar

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Bank investasi JP Morgan Chase mencapai kesepakatan dengan otoritas pajak Prancis perihal dugaan praktik penggelapan pajak. Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat ini setuju untuk membayar denda €25 juta atau setara dengan Rp423 miliar.

JP Morgan Chase menyepakati pembayaran denda atas kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh 14 eksekutif JP Morgan. Dari 14 eksekutif tersebut di antaranya adalah mantan ketua Wendell Jean Bernard Lafonta dan ketua lobi korporasi Ernest Antoine Seriere.

"Bank (JP Morgan Chase) tidak mendapatkan keuntungan finansial dengan menyiapkan alat investasi kepada eksekutifnya. Peran bank sangat terbatas," kata presiden pengadilan Paris Stephen Noel, dikutip pada Jumat (3/9/2021).

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Sementara itu, pengacara JP Morgan Chase Thierry Marenbert menyambut baik kesepakatan pembayaran denda sehingga dugaan penggelapan pajak tidak bergulir di pengadilan. Menurutnya, proses pemeriksaan hukum pada kasus ini dimulai pada 2018.

Kasus bermula dari investigasi otoritas pajak pada kebijakan bank pada 2007. JP Morgan Chase dituding ikut berpartisipasi dalam praktik penggelapan pajak dengan cara memberikan plafon kredit kepada mantan eksekutif perusahaan investasi.

Kasus tersebut kemudian bergulir pada penuntutan hukum. JP Morgan Chase lantas menghindari proses litigasi di pengadilan Prancis dengan memanfaatkan skema public interest judicial agreement yang disediakan hukum Prancis.

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Sementara itu, wakil jaksa penuntut François-Xavier Dolin menyatakan nilai denda pajak yang harus dibayar JP Morgan lebih kecil dari angka yang disodorkan otoritas. Ada 3 faktor yang membuat nilai denda yang harus dibayar perusahaan diturunkan.

Pertama, bank tidak terlibat langsung dalam kegiatan penipuan. Kedua, fakta yang tersaji dalam penuntutan hukum sudah tidak relevan dengan kegiatan jasa keuangan saat ini. Ketiga, bank koorperatif selama proses penyelidikan.

"Denda itu wajib dibayar dalam waktu 30 hari," jelas Dolin seperti dilansir persiadigest.com. (rig)

Baca Juga: Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Topik : prancis, penghindaran pajak, jp morgan chase, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:19 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Agar Fungsi Penilaian Pajak Lebih Strategis, Ini Upaya DJP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan