BERITA TERKINI
Petugas pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga (kiri) membantu seorang seorang wajib pajak mengisi laporan SPT tahunan pajak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Memasuki Februari 2023, wajib pajak orang pribadi terus diingatkan untuk segera menjalankan kewajibannya, yakni melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022. Perlu diingat, periode pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hanya tersisa 2 bulan, hingga batas akhirnya 31 Maret 2023.Â
Namun, ternyata ada kelompok wajib pajak yang diperbolehkan untuk tidak melaporkan SPT Tahunannya. Tentu saja, ada kriteria yang harus dipenuhi. Apa saja?
"Boleh enggak sih, enggak lapor SPT? Jangan kaget dengan jawabannya, ternyata boleh! Dibolehkan tidak lapor SPT bagi mereka yang benar-benar tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun masih di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP)," ungkap Ditjen Pajak (DJP) melalui kanal media sosialnya, dikutip Selasa (31/1/2023).Â
Tidak cukup sampai di situ, wajib pajak yang termasuk dalam golongan tersebut boleh tidak melaporkan SPT Tahunan dengan syarat mengajukan permohonan non-efektif (NE) atas NPWP-nya. Permohonan NPWP NE bisa diajukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.Â
Soal mekanisme pengajuan NPWP NE, baca artikel 'Prosedur Pengajuan Wajib Pajak Nonefektif'.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 243/2014 s.t.d.t.d. PMK 18/2021. Beleid tersebut menyebutkan ada 2 jenis wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh.Â
Wajib pajak dengan penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tersebut antara lain wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima penghasilan neto tidak lebih dari PTKP.Â
Selain wajib pajak yang penghasilannya tidak mencapai PTKP, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.
Untuk diketahui, ketentuan mengenai PTKP diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf a hingga huruf d UU PPh. Bagi wajib pajak orang pribadi, ambang batas PTKP per tahun sejumlah Rp54 juta.
UU PPh memberikan tambahan PTKP senilai Rp4,5 juta bagi wajib pajak yang kawin. Bila memiliki istri yang bekerja dan penghasilannya digabung dengan suami, wajib pajak mendapatkan tambahan PTKP senilai Rp54 juta.
Wajib pajak juga mendapatkan tambahan PTKP senilai Rp4,5 juta untuk setiap tambahan anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal sebanyak 3 orang. (sap)
