Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tekan Utang, Pemerintah Bakal Pakai Saldo Anggaran Lebih Rp186 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Tekan Utang, Pemerintah Bakal Pakai Saldo Anggaran Lebih Rp186 Triliun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Guna memangkas utang, pemerintah berencana memakai saldo anggaran lebih (SAL) sejumlah Rp186,7 triliun pada APBN 2021, atau lebih tinggi dari rencana awal senilai Rp15,8 triliun.

Merujuk pada Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I/2021, akumulasi SAL yang tersimpan akan dimanfaatkan pemerintah untuk memangkas utang sekaligus memberikan pembiayaan tambahan kepada BUMN dan lembaga lainnya.

"Pemanfaatan SAL merupakan salah satu strategi yang dijalankan pemerintah untuk menutup pelebaran defisit tahun 2021 yang melebihi batas 3% dari PDB sebagai akibat membiayai berbagai program penanggulangan dampak pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural yang terus dilakukan," sebut pemerintah, dikutip pada Minggu (25/7/2021).

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Perlu diketahui, SAL yang dimiliki pemerintah per akhir 2020 tercatat amat tinggi akibat tingginya penarikan utang dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pada 2020.

Merujuk pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 yang telah diaudit oleh BPK, posisi SAL pada akhir 2020 tercatat Rp388,11 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan posisi SAL pada akhir 2019 sejumlah Rp212,69 triliun.

Melonjaknya anggaran SAL per akhir 2020 ini tidak terlepas dari SiLPA pada APBN 2020 yang senilai Rp245,59 triliun. Sementara itu, jumlah anggaran SAL yang digunakan pada 2020 hanya sejumlah Rp70,64 triliun.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Dengan adanya rencana penggunaan SAL ini, outlook pembiayaan utang 2021 tercatat lebih rendah dari yang telah ditargetkan pada APBN 2021. Tahun ini, total pembiayaan utang diprediksi mencapai Rp958,14 triliun atau 81,4% dari target awal pembiayaan utang Rp1.177,35 triliun.

Tak hanya itu, defisit anggaran juga diperkirakan akan lebih rendah dari nominal yang tertuang dalam APBN 2021. Defisit anggaran diperkirakan hanya Rp939,61 triliun atau 93,3% dari defisit anggaran pada APBN 2021 sejumlah Rp1.006,37 triliun.

Namun, defisit anggaran terhadap PDB diperkirakan akan mencapai 5,7% hingga 5,82% sehingga posisi defisit anggaran terhadap PDB diprediksi lebih tinggi dibandingkan dengan yang tertuang dalam APBN 2021.

Baca Juga: Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Meningkatnya posisi defisit anggaran terhadap PDB ini tidak terlepas dari proyeksi pemerintah yang memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi 2021 dari 5% menjadi tinggal 3,7% hingga 4,5% dalam outlook. (rig)

Topik : apbn 2021, saldo anggaran lebih, pembiayaan utang, utang pemerintah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 16:21 WIB
INGGRIS

Berburu Tarif Pajak Rendah, Warga Inggris Rela Lakukan Ini

Senin, 20 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Tak Ada Pajak Mobil, Negara Ini Bakal Sulit Kejar Target Bebas Emisi

Senin, 20 September 2021 | 15:00 WIB
RUU HKPD

DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

Senin, 20 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF: Proposal OECD Pilar 1 Bisa Gerus Penerimaan Negara Berkembang

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP