Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

A+
A-
0
A+
A-
0
Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Ilustrasi.

TAIPEI, DDTCNews - Parlemen Taiwan meloloskan Undang-Undang (UU) yang diajukan pemerintah tentang pengenaan denda maksimum bagi pelaku penghindaran pajak. Beleid ini menaikkan besaran denda maksimum bagi pengelak pajak dari TWD10 juta menjadi TWD100 juta atau setara Rp52,1 miliar.

Parlemen juga menyepakati penambahan periode hukuman penjara bagi pelaku penghindaran pajak dari hanya 1 tahun menjadi maksimal 7 tahun kurungan.

"Hukuman berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pengelakan pajak minimal TWD10 juta dan wajib pajak badan yang terbukti melakukan penghindaran pajak setidaknya TWD50 juta," tulis aturan tersebut dikutip Tax Notes International, Senin (6/12/2021).

Baca Juga: Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Kantor Berita Taiwan melaporkan parlemen Taiwan juga menaikkan besaran denda maksimum atas kasus penipuan pajak lainnya dari TWD60.000 menjadi TWD10 juta. Kenaikan yang terbilang sangat tajam ini diharapkan bisa memberikan efek jera luar biasa bagi pelaku penipuan pajak.

Demi meningkatkan kepatuhan, UU baru ini juga mengakomodir penurunan tarif biaya tambahan untuk pembayaran denda dan tunggakan dari 15% menjadi 10%. Tarif yang lebih rendah ini tersedia selama 30 hari. Setelah 30 hari, tarif kembali naik ke 15%.

Beleid baru juga memungkinkan pemerintah memberi upah hingga TWD4,8 juta kepada pihak yang terbukti membantu otoritas pajak mengungkap kasus penghindaran pajak. (sap)

Baca Juga: Krisis Berkecamuk, Presiden Sri Lanka Pertimbangkan Pajak Kekayaan

Topik : pajak internasional, penghindaran pajak, tax avoidance, Taiwan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 09:30 WIB
KOREA SELATAN

Kripto Jadi Alat Mengelak Pajak, Otoritas Ini Perkuat Pengawasan

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 19:30 WIB
MALAYSIA

Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15%, Malaysia Perkuat Pengawasan

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor