Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Tarik Aliran Modal di IKN, Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Investor

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarik Aliran Modal di IKN, Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Investor

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah berupaya menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait dengan pemberian insentif bagi investor yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pemberian insentif diperlukan untuk menarik investasi ke IKN sehingga dapat terbentuk ekosistem kota yang layak huni pada 2024. Menurutnya, insentif yang akan diberikan tersebut berupa insentif fiskal dan nonfiskal.

"Ini untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya," katanya, dikutip pada Rabu (5/10/2022).

Baca Juga: Klaim Jokowi: Tidak Lockdown Saat Awal Covid adalah Langkah Tepat

Bambang mengatakan Badan Otorita menyusun RPP mengenai insentif untuk investor IKN bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM. Selain itu, pembahasan soal insentif turut melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta sejumlah kementerian terkait.

Dia menilai pemberian insentif akan menguntungkan bagi semua pihak, tidak hanya investor atau pelaku usaha yang menanamkan modal di kawasan IKN.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat menyinggung rencana pemberian kemudahan usaha, termasuk insentif perpajakan. Menurutnya, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di IKN bakal diberikan insentif berupa pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah, kepabeanan, serta cukai.

Baca Juga: Pemerintah Klaim Insentif Pajak di IKN Bakal Menarik Bagi Investor

Ketentuan soal pemberian insentif perpajakan juga sempat disinggung dalam PP 17/2022, yang menjadi aturan turunan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemberian insentif dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selain insentif, Bambang menyebut pemerintah juga sedang menyiapkan badan usaha milik otorita. Badan usaha tersebut merupakan tindak lanjut dari masukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) agar dibentuk lembaga yang dapat membantu kelincahan Badan Otorita IKN menciptakan iklim usaha secara berkelanjutan.

Nantinya, pengusahaan dalam IKN akan ditangani oleh badan usaha milik otorita yang bermitra dengan para investor dan pelaku usaha lainnya.

Baca Juga: 2 Kecamatan Kukar Masuk IKN, Potensi Pendapatan Hilang Rp800 Miliar

"Dengan harapan ini akan tercipta satu iklim usaha yang sangat baik dan juga berkelanjutan, sustainability dari investment-nya juga akan kita perhatikan dengan baik ke depannya," ujarnya.

Selain itu, Bambang menyebut Badan Otorita akan menggelar jajak pasar sebagai kelanjutan dari sosialisasi peluang investasi yang telah dilakukan bersama Kadin. Menurutnya, kegiatan jajak pasar tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). (sap)

Baca Juga: WP Perlu Lapor Natura di Pembetulan SPT, Insentif Pajak IKN Ditawarkan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ibu kota negara, ibu kota nusantara, IKN, ibu kota baru, UU 3/2022, Kalimantan Timur, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 Desember 2022 | 18:55 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jelang Natal dan Tahun Baru, Jokowi Pastikan Harga Pangan Terkendali

Kamis, 22 Desember 2022 | 09:45 WIB
PERPRES 133/2022

Jokowi Tetapkan Gaji Pejabat Bank Tanah, Sebulan Dapat Rp135 Juta

Rabu, 21 Desember 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Mobil Listrik Bakal Didesain Berdasarkan Best Practice Eropa

Rabu, 21 Desember 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Rilis Keppres Penyetopan PPKM, Kajian Rampung Pekan Ini

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T