Tak Lagi Pandemi, Kini Permintaan Sertel Harus Langsung ke KPP

JAKARTA, DDTCNews - Contact center Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak bahwa dokumen permohonan sertifikat elektronik (sertel) harus disampaikan secara langsung ke KPP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020.

DJP mengonfirmasi kalau permohonan sertel melalui telepon, email, atau pengiriman pesan hanya berlaku selama kondisi kahar atau masa pandemi Covid-19. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak SE-26/PJ/2020 yang terbit pada 26 April 2020 lalu.

"Sementara pada 4 Agustus 2023 sudah terbit Peraturan Presiden (Perpres) 48/2023 yang mengatur tentang berakhirnya kondisi kahar tersebut," tulis DJP saat menjawab pertanyaan netizen, dikutip pada Jumat (1/9/2023).

Pasal 42 ayat (2) dan ayat (4) PER-04/PJ/2020 mengatur bahwa apabila saluran elektronik untuk permohonan sertel tidak tersedia, wajib pajak perlu menyampaikan permintaan sertel secara tertulis kepada KPP dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permintaan sertel.

Tentunya, wajib pajak yang mengajukan sertel harus melengkapi formulir permintaan sertel dengan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai PER-04/PJ/2020.

Berdasarkan permintaan sertel tersebut, kepala KPP atau KP2KP akan melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan data wajib pajak dan pengujian verifikasi serta autentifikasi wajib pajak.

Dari hasil penelitian dan pengujian di atas, kepala KPP atau KP2KP bisa memberikan sertel dan menerbitkan bukti penerbitan sertel kepada wajib pajak paling lama 1 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap.

Kepala KPP atau KP2KP juga bisa mengembalikan permintaan wajib pajak (menolak permohonan sertel) jika permohonan wajib pajak tidak lengkap atau tidak sesuai.

Penjelasan DJP di atas menjawab keluhan netizen tentang tidak diresponsnya permintaan sertel yang dikirimnya kepada salah satu KPP. Netizen tersebut mengaku sudah mengikuti prosedur permohonan sertel secara elektronik melalui aplikasi e-nofa dan saluran email kepada KPP.

"Sudah mengirim email sesuai grafis [infografis yang disampaikan] yang disampaikan DJP tetapi belum dapat sertel," kata netizen tersebut.

Merespons keluhan netizen tersebut, DJP mengimbau yang bersangkutan agar menghubungi KPP terdaftar secara langsung untuk mendapatkan asistensi lanjutan. (sap)

Hai, Kak.

Konfirmasi permohonan Sertel melalui telepon, email atau pengirim pesan hanya berlaku selama kondisi kahar (masa pandemi) ya, Kak. Hal ini sesuai dgn Surat Edaran Tahun 2020 yg berlaku sejak ditetapkan tgl 24 April 2020 sampai dengan berakhirnya Keadaan Kahar.
(1/3)

Baca Juga:

Profil DJP Online Berstatus Kepala Keluarga Padahal Bukan, Bagaimana?

— #PajakKitaUntukKita (@kring_pajak) August 31, 2023