Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tak Ada PPN, Tak Pula PPh Orang Pribadi

2
2

PENDUDUK Brunei Darussalam tergolong lebih makmur dibandingkan dengan negara tetangganya se-Asean. Negara ini masuk ke dalam daftar 25 besar negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, dengan indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asean setelah Singapura.

Sumber utama kemakmuran negara ini adalah sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas alam cair, serta produk turunannya. Dengan ekspor yang kuat dan jumlah penduduk yang relatif sedikit, tak heran pendapatan per kapita Brunei melejit melampaui rata-rata negara Asean.

Kemakmuran ini juga ditopang situasi politik yang stabil. Dengan sistem pemerintahan kesultanan atau monarki, Sultan Brunei memiliki kekuasaan yang begitu besar. Dia juga merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan sekaligus anggota Dewan Legislatif.

Baca Juga: Mengukur Performa Pajak Negara Asean

Kebijakan Perpajakan

Brunei menerapkan kebijakan perpajakan yang tergolong longgar di Asean. Tak ada pajak penghasilan orang pribadi, tidak ada pula pajak pertambahan nilai. Tarif PPh badannya terendah kedua di Asean setelah Singapura, yakni 18,5%.

Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, Brunei telah menjalin perjanjian pajak dengan 13 negara-negara, yakni Bahrain, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Kuwait, Laos, Malaysia, Oman, Pakistan, Singapore, United Kingdom, dan Vietnam.

Baca Juga: Tarif PPh Badannya Terendah se-Asean

Belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai transfer pricing. Namun demikian, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan arm’s length basis pada setiap transaksi lintas batas (cross-border) yang terjadi di negara ini. (Sumber: IMF & World Bank-2016/ Bsi)

Data Perpajakan Brunei Darussalam
Uraian Keterangan
Sistem pemerintahan Monarki
PDB nominal US$11,79 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi -0,2% (2015)
Populasi 417 ribu jiwa (2014)
Tax Ratio n/a
Otoritas Pajak System for Tax Administration and Revenue Services (STARS)
Sistem Perpajakan Self assessment
Tarif PPh Badan 18,5%, khusus migas 55%
Tarif PPh Orang Pribadi -
Tarif PPN -
Tarif pajak dividen -
Tarif pajak royalti 10%
Tarif bunga 15%
Tax Treaty 13 negara

Kemakmuran ini juga ditopang situasi politik yang stabil. Dengan sistem pemerintahan kesultanan atau monarki, Sultan Brunei memiliki kekuasaan yang begitu besar. Dia juga merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan sekaligus anggota Dewan Legislatif.

Baca Juga: Mengukur Performa Pajak Negara Asean

Kebijakan Perpajakan

Brunei menerapkan kebijakan perpajakan yang tergolong longgar di Asean. Tak ada pajak penghasilan orang pribadi, tidak ada pula pajak pertambahan nilai. Tarif PPh badannya terendah kedua di Asean setelah Singapura, yakni 18,5%.

Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, Brunei telah menjalin perjanjian pajak dengan 13 negara-negara, yakni Bahrain, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Kuwait, Laos, Malaysia, Oman, Pakistan, Singapore, United Kingdom, dan Vietnam.

Baca Juga: Tarif PPh Badannya Terendah se-Asean

Belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai transfer pricing. Namun demikian, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan arm’s length basis pada setiap transaksi lintas batas (cross-border) yang terjadi di negara ini. (Sumber: IMF & World Bank-2016/ Bsi)

Data Perpajakan Brunei Darussalam
Uraian Keterangan
Sistem pemerintahan Monarki
PDB nominal US$11,79 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi -0,2% (2015)
Populasi 417 ribu jiwa (2014)
Tax Ratio n/a
Otoritas Pajak System for Tax Administration and Revenue Services (STARS)
Sistem Perpajakan Self assessment
Tarif PPh Badan 18,5%, khusus migas 55%
Tarif PPh Orang Pribadi -
Tarif PPN -
Tarif pajak dividen -
Tarif pajak royalti 10%
Tarif bunga 15%
Tax Treaty 13 negara
Topik : profil perpajakan brunei, pajak Asean
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 02 Juni 2016 | 12:10 WIB
PROFIL PERPAJAKAN THAILAND
Kamis, 15 September 2016 | 19:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN TURKI
Selasa, 11 Oktober 2016 | 09:55 WIB
PROFIL PERPAJAKAN OMAN
Jum'at, 23 September 2016 | 11:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN IRAK
berita pilihan
Rabu, 16 Oktober 2019 | 16:17 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ALBANIA
Rabu, 02 Oktober 2019 | 17:35 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ETHIOPIA
Rabu, 18 September 2019 | 16:32 WIB
PROFIL PERPAJAKAN KOLOMBIA
Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:51 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAURITIUS
Rabu, 31 Juli 2019 | 15:21 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LESOTHO
Rabu, 17 Juli 2019 | 15:31 WIB
PROFIL PERPAJAKAN NEPAL
Jum'at, 22 Februari 2019 | 17:17 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BAHAMA
Rabu, 30 Januari 2019 | 17:10 WIB
PROFIL PERPAJAKAN KANADA
Selasa, 22 Januari 2019 | 16:40 WIB
PROFIL PERPAJAKAN RUMANIA
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA