Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

Tak Ada PPN, Tak Pula PPh Orang Pribadi

2

PENDUDUK Brunei Darussalam tergolong lebih makmur dibandingkan dengan negara tetangganya se-Asean. Negara ini masuk ke dalam daftar 25 besar negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, dengan indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asean setelah Singapura.

Sumber utama kemakmuran negara ini adalah sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas alam cair, serta produk turunannya. Dengan ekspor yang kuat dan jumlah penduduk yang relatif sedikit, tak heran pendapatan per kapita Brunei melejit melampaui rata-rata negara Asean.

Kemakmuran ini juga ditopang situasi politik yang stabil. Dengan sistem pemerintahan kesultanan atau monarki, Sultan Brunei memiliki kekuasaan yang begitu besar. Dia juga merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan sekaligus anggota Dewan Legislatif.

Baca Juga: Mengukur Performa Pajak Negara Asean

Kebijakan Perpajakan

Brunei menerapkan kebijakan perpajakan yang tergolong longgar di Asean. Tak ada pajak penghasilan orang pribadi, tidak ada pula pajak pertambahan nilai. Tarif PPh badannya terendah kedua di Asean setelah Singapura, yakni 18,5%.

Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, Brunei telah menjalin perjanjian pajak dengan 13 negara-negara, yakni Bahrain, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Kuwait, Laos, Malaysia, Oman, Pakistan, Singapore, United Kingdom, dan Vietnam.

Baca Juga: Tarif PPh Badannya Terendah se-Asean

Belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai transfer pricing. Namun demikian, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan arm’s length basis pada setiap transaksi lintas batas (cross-border) yang terjadi di negara ini. (Sumber: IMF & World Bank-2016/ Bsi)

Data Perpajakan Brunei Darussalam
Uraian Keterangan
Sistem pemerintahan Monarki
PDB nominal US$11,79 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi -0,2% (2015)
Populasi 417 ribu jiwa (2014)
Tax Ratio n/a
Otoritas Pajak System for Tax Administration and Revenue Services (STARS)
Sistem Perpajakan Self assessment
Tarif PPh Badan 18,5%, khusus migas 55%
Tarif PPh Orang Pribadi -
Tarif PPN -
Tarif pajak dividen -
Tarif pajak royalti 10%
Tarif bunga 15%
Tax Treaty 13 negara

Kemakmuran ini juga ditopang situasi politik yang stabil. Dengan sistem pemerintahan kesultanan atau monarki, Sultan Brunei memiliki kekuasaan yang begitu besar. Dia juga merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan sekaligus anggota Dewan Legislatif.

Baca Juga: Mengukur Performa Pajak Negara Asean

Kebijakan Perpajakan

Brunei menerapkan kebijakan perpajakan yang tergolong longgar di Asean. Tak ada pajak penghasilan orang pribadi, tidak ada pula pajak pertambahan nilai. Tarif PPh badannya terendah kedua di Asean setelah Singapura, yakni 18,5%.

Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, Brunei telah menjalin perjanjian pajak dengan 13 negara-negara, yakni Bahrain, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Kuwait, Laos, Malaysia, Oman, Pakistan, Singapore, United Kingdom, dan Vietnam.

Baca Juga: Tarif PPh Badannya Terendah se-Asean

Belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai transfer pricing. Namun demikian, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan arm’s length basis pada setiap transaksi lintas batas (cross-border) yang terjadi di negara ini. (Sumber: IMF & World Bank-2016/ Bsi)

Data Perpajakan Brunei Darussalam
Uraian Keterangan
Sistem pemerintahan Monarki
PDB nominal US$11,79 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi -0,2% (2015)
Populasi 417 ribu jiwa (2014)
Tax Ratio n/a
Otoritas Pajak System for Tax Administration and Revenue Services (STARS)
Sistem Perpajakan Self assessment
Tarif PPh Badan 18,5%, khusus migas 55%
Tarif PPh Orang Pribadi -
Tarif PPN -
Tarif pajak dividen -
Tarif pajak royalti 10%
Tarif bunga 15%
Tax Treaty 13 negara
Topik : profil perpajakan brunei, pajak Asean
artikel terkait
Selasa, 07 Juni 2016 | 10:01 WIB
PROFIL PERPAJAKAN FILIPINA
Selasa, 18 Oktober 2016 | 09:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN YORDANIA
Kamis, 19 Mei 2016 | 06:11 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VIETNAM
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:20 WIB
PROFIL PERPAJAKAN UNI EMIRAT ARAB
berita pilihan
Kamis, 06 Oktober 2016 | 18:01 WIB
PROFIL PERPAJAKAN QATAR
Senin, 24 Oktober 2016 | 17:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN UZBEKISTAN
Jum'at, 23 September 2016 | 11:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN IRAK
Senin, 21 November 2016 | 18:32 WIB
PROFIL PERPAJAKAN AUSTRALIA
Senin, 26 September 2016 | 20:59 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LEBANON
Selasa, 11 Oktober 2016 | 09:55 WIB
PROFIL PERPAJAKAN OMAN
Selasa, 29 November 2016 | 10:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BELANDA
Kamis, 03 November 2016 | 17:59 WIB
PROFIL PERPAJAKAN KYRGYZSTAN
Selasa, 08 November 2016 | 06:37 WIB
PROFIL PERPAJAKAN TURKMENISTAN
Rabu, 17 Oktober 2018 | 18:33 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARGENTINA
2