Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Tak Ada PPN, Tak Pula PPh Orang Pribadi

A+
A-
2
A+
A-
2
Tak Ada PPN, Tak Pula PPh Orang Pribadi

PENDUDUK Brunei Darussalam tergolong lebih makmur dibandingkan dengan negara tetangganya se-Asean. Negara ini masuk ke dalam daftar 25 besar negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, dengan indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asean setelah Singapura.

Sumber utama kemakmuran negara ini adalah sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas alam cair, serta produk turunannya. Dengan ekspor yang kuat dan jumlah penduduk yang relatif sedikit, tak heran pendapatan per kapita Brunei melejit melampaui rata-rata negara Asean.

Kemakmuran ini juga ditopang situasi politik yang stabil. Dengan sistem pemerintahan kesultanan atau monarki, Sultan Brunei memiliki kekuasaan yang begitu besar. Dia juga merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan sekaligus anggota Dewan Legislatif.

Baca Juga: Mengukur Performa Pajak Negara Asean

Kebijakan Perpajakan

Brunei menerapkan kebijakan perpajakan yang tergolong longgar di Asean. Tak ada pajak penghasilan orang pribadi, tidak ada pula pajak pertambahan nilai. Tarif PPh badannya terendah kedua di Asean setelah Singapura, yakni 18,5%.

Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, Brunei telah menjalin perjanjian pajak dengan 13 negara-negara, yakni Bahrain, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Kuwait, Laos, Malaysia, Oman, Pakistan, Singapore, United Kingdom, dan Vietnam.

Baca Juga: Tarif PPh Badannya Terendah se-Asean

Belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai transfer pricing. Namun demikian, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan arm’s length basis pada setiap transaksi lintas batas (cross-border) yang terjadi di negara ini. (Sumber: IMF & World Bank-2016/ Bsi)

Data Perpajakan Brunei Darussalam
Uraian Keterangan
Sistem pemerintahan Monarki
PDB nominal US$11,79 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi -0,2% (2015)
Populasi 417 ribu jiwa (2014)
Tax Ratio n/a
Otoritas Pajak System for Tax Administration and Revenue Services (STARS)
Sistem Perpajakan Self assessment
Tarif PPh Badan 18,5%, khusus migas 55%
Tarif PPh Orang Pribadi -
Tarif PPN -
Tarif pajak dividen -
Tarif pajak royalti 10%
Tarif bunga 15%
Tax Treaty 13 negara
Topik : profil perpajakan brunei, pajak Asean
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:57 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:45 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:03 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS