Berita
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:16 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:06 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Susun Standar Laporan Keuangan, Pemerintah Bakal Bentuk Komite

A+
A-
3
A+
A-
3
Susun Standar Laporan Keuangan, Pemerintah Bakal Bentuk Komite

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah bakal membentuk Komite Standar Laporan Keuangan bila Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan (RUU PK) disetujui oleh DPR RI dan diberlakukan.

Komite Standar Laporan Keuangan akan dibentuk melalui keputusan presiden berdasarkan usulan menteri keuangan. Komite mengemban tugas untuk menetapkan standar laporan keuangan dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan perumusan dan implementasi standar.

"Komite Standar [Laporan Keuangan] ... terdiri dari 9 orang anggota yang memiliki kompetensi teknis dan analitis dalam pelaporan keuangan serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang standar pelaporan keuangan internasional," bunyi Pasal 23 ayat (3) RUU PK, dikutip pada Senin (7/12/2020).

Baca Juga: Baru Terbit! Kemenkeu Rilis Aturan Pemberian Insentif PPnBM Mobil DTP

Dari total 9 anggota komite, harus terdapat 2 anggota komite yang berasal dari pengguna standar, 2 orang akademisi akuntansi, dan 3 orang yang berasal dari profesi penunjang pelaporan keuangan. Anggota Komite Standar Laporan Keuangan diangkat untuk menjabat selama 3 tahun dalam 1 masa jabatan dengan opsi perpajangan sebanyak 1 kali masa jabatan.

Untuk menjaga independensi Komite Standar Laporan Keuangan, menteri keuangan bakal membentuk komite konsultatif yang betugas untuk memberikan pendapat dan pengawasan atas standar yang disusun.

Adapun komite konsultatif bakal dianggotai oleh 1 orang dari Kementerian Keuangan, 3 orang dari kementerian dan lembaga (K/L) lainnya, 1 pengguna standar, 1 akademisi, dan 1 orang dari profesi penunjang pelaporan keuangan.

Baca Juga: Jokowi: Transformasi Digital Harus Menyasar UMKM

Nantinya, standar yang disusun oleh Komite Standar Laporan Keuangan wajib digunakan dalam penyusunan, penyajian, hingga pengungkapan informasi oleh entitas dalam laporan keuangannya masing-masing.

Standar yang disusun oleh komite bakal disesuaikan dengan jenis usaha, kompleksitas usaha, karakteristik, serta akuntabilitas publik dari masing-masing jenis entitas pelapor.

"Contoh standar yang digunakan misalnya standar untuk perusahaan dengan akuntabilitas publik, standar UMKM, dan standar untuk pelaporan transaksi syariah," bunyi penjelasan dari Pasal 22 ayat (3) RUU PK. (kaw)

Baca Juga: 3,5 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan, DJP Bidik Kepatuhan Formal 80%

Topik : ruu pelaporan keuangan, kementerian keuangan, komite standar laporan keuangan, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 25 Februari 2021 | 09:20 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:35 WIB
BELGIA
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:16 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:06 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:00 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:58 WIB
UNI EROPA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:00 WIB
PMK 15/2021